Giat Buku Sekolah Bupati Bandung di SMPN 3 Ciparay
Ratusan siswa SD, SMP, para guru dan tenaga pendidikan lainnya terlihat antusias menyambut kehadiran Bupati Bandung H.M Dadang Supriatna di SMPN 3 Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Kamis (22/9/22) siang. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Bandung dalam rangka melaksanakan program Buku Sekolah (Bupati Kunjungan ke Sekolah), yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Saba Desa atau Bunga Desa (Bupati Ngamumule Desa) di Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
Dalam giat tersebut, Bupati Bandung terlihat melakukan interaksi dengan para siswa. Bupati Dadang Supriatna meminta di antara siswa naik ke panggung untuk menyebutkan, tiga muatan lokal program unggulan Bupati Bandung, yakni pendidikan Pancasila dan UUD 1945, pendidikan bahasa dan budaya Sunda, dan program belajar mengaji dan menghafal Al-qur'an.
Bupati Bandung pun meminta di antara siswa SMP menghafalkan atau melantunkan salah satu surat Alquran. Para siswa yang bisa menghafal permintaan Bupati langsung diberi hadiah uang tunai.
Dalam giat tersebut, Bupati Bandung juga melakukan komunikasi dengan para guru SD dan SMP, serta PKBM sekolah lainnya terkait jumlah siswa serta sarana prasarana pembelajaran termasuk ketersediaan ruang kelas. Selain itu, Bupati Bandung juga mempertanyakan kondisi sanitasi di lingkungan sekolah, apakah sudah sesuai dengan banyaknya siswa.
Ternyata, dalam diskusinya berdasarkan pengakuan para guru maupun siswa yang hadir saat itu, sanitasi di masing-masing sekolah tidak sesuai dengan jumlah siswa.
Bupati Dadang Supriatna berharap setiap 25 siswa harus ada satu toilet. "Itu harus terpenuhi. Kalau jumlah siswa 500 orang, berarti jumlah toilet harus 20 toilet. Rata-rata toilet hanya beberapa saja, sehingga di setiap sekolah toilet siswa harus ditambah dan disesuaikan dengan jumlah siswa," katanya.
Dadang mengatakan, jika di salah satu sekolah ada 18 toilet, artinya kurang dua toilet.
"Pihak sekolah bisa mengusulkan anggaran ke Pemkab Bandung untuk penambahan ruang kelas dan pembangunan toilet. Disaat lahannya sempit, bangunan sekolah bisa ditingkatkan," katanya.
"Saya juga sedang memperjuangkan para tenaga honorer di Kabupaten Bandung, minimal menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Hal itu sudah saya sampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) di Jakarta pada Rabu (21/9/22), yang dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
"Pokoknya rekrutmen pegawai, jangan sampai berhenti setiap tahunnya. Kita tahu bahwa pegawai yang pensiun pada setiap tahunnya, mencapai 1.200-1.500 pegawai. Kalau tak ada rekrutmen pegawai akan terjadi kekosongan. Jangan sampai di tingkat pemerintahan daerah terjadi kekosongan pegawai dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.
Reporter : Yun.s
Tidak ada komentar