Breaking News

Tersangka Koruptor Finger Print Divonis Bebas Murni, Kejari Layangkan Kasasi

Kabupaten Ciamis - Qjabar.com 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis menerapkan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pengadaan mesin absensi atau finger print pada sekolah SD dan SMP di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tahun anggaran 2017/2018.

Dua tersangka itu Yusuf merupakan rekanan pengadaan finger print. Wahyu yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, namun saat menjadi tersangka dia menjabat sebagai sekretaris di salah satu dinas di Kabupaten Pangandaran.

Akan tetapi, kini dinyatakan bebas oleh pengadilan tipikor Bandung. Hal itu diungkapkan kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis, Erny Veronica Maramba S.H, M.Hum, Rabu (18/5/2022).

Erni mengatakan kasus Finger Print itu sudah sampai tahap putusan majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 11 Mei 2022, dengan keputusan terdakwa Wahyu selaku mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

"Hasil putusannya, bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, itu berarti bebas murni," ucapnya.

Selanjutnya, kata Dia, untuk perkara Wahyu yaitu terdakwa kedua, dinyatakan lepas tuntutan yang artinya ada perbuatan tapi bukan tindak pidana.

"Terhadap putusan tersebut, penuntut umum Kejaksaan Negeri Ciamis dalam waktu 14 Hari sesuai dengan KUHP, akan menyatakan kasasi dan memasukkan memori kasasi," ungkapnya.

Dikatakan Dia, tuntutan terhadap terdakwa Yusuf sebagai pelaksana atau pengusaha, dituntut pasal 2 ayat 1, pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tuntutan 6 tahun 6 bulan penjara.

"Dendanya Rp 250.000.000 subsider 3 bulan," ujarnya.

Dia mengatakan, kalau Wahyu itu private, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Tapi tentunya ini sudah dilakukan sampai tahap penuntutan dan sampai mempunyai alat bukti yang cukup, sehingga upaya-upaya akan terus dilakukan.

"Dan ini kan upaya hukum, jadi belum ada ikrar dan karena ini kasasi langsung ke Mahkamah Agung (MA), sehingga jika sudah keluar putusan dari MA baru bisa ikrar," tukasnya.

Reporter : Adi Sumarna

Tidak ada komentar