Breaking News

Bupati Bandung: Developer Yang Mengabaikan Aturan Akan Dicabut Izinnya

Kabupaten Bandung - Qjabar.com

 Bertempat di Ballroom Convention Hall Sutan Raja Soreang, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah, yang dihadiri  oleh Ketua Komisi B DPRD Kab Bandung, semua OPD, Para Camat, perwakilan pengusaha ( PHRI ), perwakilan pengusaha, Apdesi Kabupaten Bandung, perwakilan pengurus Ikatan Notaris, tokoh masyarakat dan dibuka secara langsung oleh Bapak Bupati Bandung, H.M. Dadang Supriatna, S.IP, M.Si.

Dalam laporan penyelenggaraan kegiatan, Kepala Bapenda Kab Bandung Erwan Kusuma Hermawan, S.Sos, M.Si menyampaikan secara umum tentang dasar kegiatan  konsiderans perundang-undangan serta menyampaikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan tentang Rencana kerja Bapenda untuk Tahun Anggaran 2023 dihubungkan dengan tusi strategis Bapenda, dalam rangka optimalisasi serta menggali potensi pendapatan guna menunjang pembangunan Kabupaten Bandung Bedas.

Dalam sambutannya Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna, S.IP, M.Si menyampaikan pokok pokok fikiran yang secara strategis mendukung visi Bedas nya pembangunan Kab Bandung, yaitu sbb :

1. Bahwa kegiatan ini diharapkan melahirkan program prioritas yang berfihak terhadap masyarakat melalui usulan serta pembahasan dari kecamatan yang notabene lebih mengetahui persoalan diwilayahnya yang disesuaikan dengan arah pembangunan inovatif guna menyelesaikan persoalan kedepan yang dihadapi.

2. Diharapkan kepada semua leading sektor yaitu organisasi perangkat daerah dan kecamatan, agar terus meningkatkan kerjasamanya untuk bisa mengoptimalkan dan menggali potensi pendapatan baru, dalam rangka pendukung sumber pembiayaan yang saat ini di setiap kabupaten masih tergantung pada bagi hasil daerah.

3. Mendorong investasi di tiap wilayah kecamatan dengan mempermudah birokrasi perizinan, guna mendukung potensi peningkatan pendapatan daerah.

4. Mempertegas azas Pentahelix, yaitu bahwa hak daerah terhadap restoran dan hotel adalah hak konsumen yang dititipkan kepada hotel dan restoran melalui pembelian/pembelanjaan yang secara tidak langsung merupakan pajak daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bandung Bedas ( dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat ). 

Ditambahkan orang nomor satu di Kabupaten Bandung mengatakan kepada para developer maupun pengusaha, untuk tidak memperlambat proses pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pasalnya, BPHTB merupakan salah satu pendapatan yg menjadikan hak APBD yang pada akhirnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bandung.

“Hotel dan resto pun jangan menutupi, karena kita bukan meminta para pengusaha tapi kita mengambil hak-hak kita yg mana konsumen secara tidak langsung itu menitipkan kepada PHRI atau hotel dan resto sebagai pajak dan masukan daripada kita pemerintah daerah,” tuturnya.

Selain itu, bupati menegaskan jika ada developer yang mengabaikan aturan akan dicabut izinnya.

“Jika ada developer yang cenderung mengabaikan aturan sesuai peraturan perundangan kita akan kaji ulang izinnya,” pungkasnya.

Rep:(Yun.s) 
Sumber:Humas

Tidak ada komentar