Breaking News

Beginilah Mekanisme Islam Mewujudkan Pemerataan dan Pembangunan Wilayah

Cirebon - Qjabar.com
Oleh : Tawati (Muslimah Revowriter Majalengka)

Perluasan wilayah Kota Cirebon yang belakangan kembali mencuat, sempat memunculkan adu statement eksekutif dan legislatif antara Kota dan Kabupaten Cirebon. Kecamatan Kedawung yang letaknya berada di jalur nasional arah Jakarta dan Bandung sebagai gerbang utama Cirebon, menjadi satu kawasan yang dibidik bisa masuk wilayah administrasi Kota Cirebon. 

Di sana terdapat satu kawasan bisnis yang disebut segi tiga emas. Yakni Jalan By Pass, Jalan Tuparev dan Jalan Pilang Raya. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kawasan segi tiga emas ini berkembang dengan pesat. Aktifitas ekonomi dan bisnis di kawasan tersebut nyaris tak pernah mati dalam 24 jam. (cirebonraya.pikiranrakyat, 5/1/2022)

Pembangunan di wilayah-wilayah yang membawa suatu perubahan merupakan pencapaian yang diraih pemerintah setempat dalam memajukan daerah-daerahnya yang selama ini tertinggal di berbagai bidang. Dalam pembangunan tersebut butuh proses untuk merealisasikan program-program yang sudah terencana dengan matang.

Meski tentu tidaklah mudah merealisasikan program-program pembangunan tersebut, selain harus memiliki keahlian di bidangnya pun biaya yang sangat besar yang dibutuhkan untuk pembangunan-pembangunan sehingga tercapai perubahan besar di wilayah tersebut. Selain itu harus ada kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak-pihak tertentu supaya pembangunan terlaksana dengan baik.

Namun, pencapaian yang diraih saat ini tidaklah menjadi sebuah keberhasilan yang gemilang dan menyeluruh, kenyataannya masih banyak daerah yang miskin. Ditambah lagi saat pandemi, angka kemiskinan di kota Cirebon naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akibat dari pengaruh banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pendapatan juga pengurangan pendapatan.
 
Sebetulnya, apa tujuan perluasan wilayah ini?. Betulkah demi pelayanan kepada masyarakat atau perebutan wilayah dengan potensi ekonomi tinggi? Jika benar demi pelayanan kepada masyarakat tak masalah sebetulnya wilayah tersebut dikelola Kota atau Kabupaten. 

Masalahnya, pengelolaan negeri atau wilayah ini berdasarkan sistem aturan sekuler-kapitalisme yang hanya mengutamakan nilai materi sehingga para pejabat pun berburu wilayah dengan potensi ekonomi tinggi.

Kemajuan suatu wilayah tidaklah cukup hanya dengan pembangunan-pembangunan semata. Selama sistemnya masih menerapkan aturan manusia yaitu sekuler-kapitalisme maka pembangunan dirasakan hanya untuk kelompok tertentu saja yang memiliki modal besar. 

Keuntungan-keuntungan yang memihak para pemodal dengan mengedepankan kepentingan mereka sungguh jauh dengan kesejahteraan rakyat. Sebagian rakyat hanya bisa merasakan kemajuan yang tidak setimpal dengan para pemodal.

Kapitalisme yang merupakan aturan manusia, membuat rakyat menderita apalagi di tengah pandemi saat ini yang belum usai. Pemangku kebijakan seharusnya mementingkan kebutuhan mendasar (primer) rakyat terlebih dahulu ketimbang memikirkan pembangunan-pembangunan daerah. Sehingga pemerataan dan kesejahteraan rakyat bisa dirasakan.

Aturan yang sempurna dan menyeluruh sesungguhnya hanya ada dalam aturan Islam, aturan yang datang dari Allah SWT adalah untuk kemaslahatan umat dan mampu menyejahterakan kehidupan, sehingga umat hidup dengan kebahagiaan dan kenyamanan. 

Islam mengatur dalam hal pembangunan wilayah yang jelas akan memajukan kehidupan rakyat secara merata. Dasar kebijakannya dalam pembangunan tidak bisa lepas dari sistem ekonomi yang diterapkan, melalui penerapan sistem ekonomi Islam yang secara utuh dan murni, akan mempunyai sumber kekayaan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan negara. Termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, baik kebutuhan pribadi maupun kelompok, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan.

Selain ditunjuk pihak-pihak yang ahli di bidangnya dalam pembangunan, negara akan menyediakan dana untuk pembangunan tersebut yang berasal dari baitul mal atau kas negara, tanpa memungut dana dari masyarakat. Dengan kekayaan milik umum yang dikuasai dan dikelola oleh negara ditambah kekayaan milik negara, bukan berasal dari utang sebagaimana yang saat ini terjadi di alam sekuler-kapitalisme.

Apabila baitul mal tidak ada karena sudah terpakai, maka negara mendorong partisipasi publik untuk berinfak. Jika belum cukup maka kaum muslim, laki-laki dan mampu dikenakan pajak khusus untuk membiayai proyek ini hingga terpenuhi. 

Negara juga akan mengawasi pelaksanaan pembangunan ke seluruh penjuru daerah-daerah supaya tidak ada penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan akan berjalan dengan baik. Maka itu, hasil pemerataan pembangunan akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Alhasil, hanya Islam yang mampu mengelola wilayah dengan jelas yaitu dengan penerapan hukum Islam secara kaffah, pemerataan pemenuhan kebutuhan sehingga tak akan ada kecemburuan dengan wilayah yang subur, kaya sumber daya alam atau pun yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

Wallahu a'lam bishshawab.

Tidak ada komentar