Breaking News

H Uus Haerudin Firdaus : Program Gaji Guru Ngaji Bisa Berjalan Sesuai Dengan Harapan Masyarakat

Kabupaten Bandung - Qjabar.com

H Uus Haerudin Firdaus, SH.I mengadakan Reses DPRD Kabupaten Bandung masa sidang I Tahun 2021 kegiatan tersebut diadakan di gedung DPD Partai Keadilan Sosial Baleendah Kabupaten Bandung. 

Saat melaksanakan Reses Masa Sidang I DPRD Kabupaten Bandung, H. Uus Haerudin Firdaus, membahas banyak guru ngaji yang sudah tercover dan terdata, saat ini sudah mencapai ribuan guru ngaji yang mengundurkan diri.

Sebelumnya gaji guru ngaji itu, dijanjikan Bupati Bandung, H. M. Dadang Supriatna, lanjut Uus, gaji sebesar Rp350 ribu berikut BPJS Kesehatan guru ngaji. Namun dikatakan salah seorang peserta reses, Ujang Sopian, tidak ada payung hukumnya, dan ada potongan sebesar Rp150 ribu.

Untuk itu Ujang meminta penjelasan kepada Uus, mengenai perihal itu dan bagaimana solusinya agar program gaji guru ngaji bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak lagi terjadi guru ngaji yang mengundurkan diri.

Legislator dari Fraksi PKS itu, menjelaskan, jumlah keseluruhan gaji yang diterima guru ngaji sebesar Rp500 ribu dan potongan untuk BPJS Rp150 ribu. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Bupati Bandung besaran yang diterima guru ngaji. Jadi masalah guru ngaji yang mengundurkan diri itu berkaitan dengan jarak yang jauh dan faktor usia. 

“Persepsi ini yang menjadikan dilema bagi semua pihak, bila sebelumnya masyarakat mengharapkan Bapak Bupati secara door to door memdatangi pondok Pasantren, tapi ternyata ada mekanisme lain untuk merealisasikannya,” , 
Uus mengakui selama 28 bulan sebagai anggota DPRD Kab. Bandung, tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat. Sebab pada dasarnya tugas seorang dewan selalin mewadahi setiap aspirasi juga mempunyai kewajiban untuk mengabdi dan melayani.

Tapi kalau ada yang bersifat urgen seperti rumah tidak layak huni, ia meminta kepada masyarakat untuk segera melakukan koordinasi dengan PKS. Insha Alloh PKS akan membantu untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

“Saya akan menampung dan mewadahi setiap aspirasi yang masuk. Setelah selesai dimusyawarahkan, selanjutnya kami akan menyampaikannya kepada pemerintah,” pungkas dia.

Ia juga menerima keluhan penumpukan sampah di beberapa desa, diantaranya Desa Malakasari, Bojongmalaka, Andir, dan desa lainnya yang memang diungkapkan Uus, sering terjadi dan mengakibatkan penumpukan sampah. Serta permintaan perbaikan drainaise yang sekarang kapasitasnya sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

Reporter:(Tim/Ys)
Editor: Ek

Tidak ada komentar