Breaking News

Bicang Hangat Dengan Ketua APDESI Kacamatan Cisompet tentang Perpres 104 Tahun 2021

Kabupaten Garut - Qjabar.com

Unjuk rasa yang digelar para kades untuk menolak Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaaan Dana Desa beberapa waktu lalu santer dibicarakan.

Perpres tersebut dinilai menghilangkan otonomi desa,dimana akan mementahkan musyawarah desa dalam hal ini APBDes yang sudah ditetapkan.

Untuk mengulas perihal itu Q Jabar menyambangi kediaman kades Haur Kuning Ari di sela sela kesibukannya.

Pertanyaannya apa yang sebenarnya memberatkan para kades  dengan terbitnya Perpres tersebut.

Ari yang kebetulan ketua APDESI kecamatan Cisompet kavupaten Garut menjelaskan,"Pada umumnya para kepala desa sangat kebingungan hari ini,dimana kita sudah menjalankan tahapan tahapan musdus,musdes dan menetapkan nya,itu kan musyawarah dengan masyarakat untuk menentukan APBDes yang akan di terapkan nanti di tahun 2022.

Lanjutnya lagi," Intinya  APBDes sudah ditetapkan,dan dengan terbitnya aturan tersebut semua terancam gagal.

Coba saja,dijelaskan dalam Perpres 104 tahun 2021,menentukan 4 poin penggunaan dana desa tahun anggaran 2022,diantaranya program perlindungan sosial berupa BLT nominalnya sudah ditentukan minimal atau paling sedikit 40 persen,lalu program ketahanan pangan paling sedikit 20 persen,serta dukungan pendanaan penanganan Corona virus ( COVID 19 ) paling sedikit 8 persen,lalu sektor prioritas lain nya dari total  anggaran dana desa yang diterima setiap desa.

Dari 4 poin yang tercantum dalam Perpres tersebut,desa hanya mengelola 32 persen,dan itu artinya hasil musdes yang sudah ditetapkan,akan gagal di laksanakan." Pungkasnya.

Reporter: Abi
Editor:Ek

Tidak ada komentar