Presiden Jokowi Gagal Membawa Indonesia Demokratis, Berdaulat dan Maju
Negara merupakan wadah untuk mengakomodasi semua keinginan dan kepentingan beragam kelompok dan menyelesaikan seluruh masalah-masalah rakyat, agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama seluruh elemen rakyat. Rakyat adalah hulu dan hilirnya program dan kebijakan pemerintah negara. Rabu 17/11/21
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa tujuan pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, pemerintah sebagai pengelola negara seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap rencana dan agenda-agenda kerjanya.
Namun, pada kenyataannya, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo seringkali menyalahgunakan kekuasaannya hanya untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan pribadi atau segelintik kelompok saja. Dalam hal ini, Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai bagian dari rakyat Indonesia memandang ada beberapa hal krusial yang harus segera disikapi oleh Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahannya termasuk Kepolisian didalamnya.
Diantaranya yaitu, adanya pejabat pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo yang diduga memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan ekonomi dan politik belaka yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi).
Adanya anak buah presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan hanya untuk alat kampanye politik saja sedangkan disisi lain kinerjanya tidak signifikan, seperti Erick Tohir (Menteri BUMN) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga gagal dalam pemulihan ekonomi rakyat kecil.
Selanjutnya, ada juga anak buah presiden yang membiarkan perusakan lingkungan dan merugikan negara dengan melakukan pembiaran terhadap praktek tambang-tambang illegal yang diduga terkoneksi dengan elit-elit pejabatan institusi pertahanan dan keamanan.
Selanjutnya, kami juga menyoroti terkait perkembangan domokrasi di Indonesia yang semakin mundur, serta semakin tingginya peran Kepolisian dan TNI di ruang-ruang sipil. Hal ini berdampak pada menurunnya kebebasan sipil, banyaknya ketegangan atau konflik antara rakyat dengan anggota Kepolisian dan TNI, serta meningkatnya kesewenang-wenangan anggota Kepolisian ditengah-tengah kehidupan masyarakat.
Maka dari itu, kami, Aliansi Kader PMII Jawa Barat menyatakan, menuntut dan mendesak:
1. Jokowi gagal pimpin pemerintahan. Segera evaluasi dan copot menteri berkinerja rendah.
Jokowi segera copot menteri Luhut Binsar Panjaitan yang menuai kritik terkait dugaan penggunaan kekuasaan sebagai ruang mempertahankan kekayaan dan pendapatan. Baik di sektor bisnis Pertambangan ataupun Kesehatan.
2. Segera copot menteri yang menggunakan kekuasan untuk kepentingan bisnis dan politik semata, yaitu Airlangga Hartanto dan Erick Tohir yang menggunakan kekuasaan untuk mobilisasi kekuatan politik dan pencitraan.
3. Copot Menteri ESDM dan KLHK yang melakukan pembiaran terhadap tambang-tambang ilegal dan banyaknya praktek _deforestasi_ dan perusakan lingkungan.
Batasi kewenangan TNI dan POLRI di ruang-ruang sipil.
4. Presiden harus memastikan tidak ada jabatan negara yang diisi oleh anggota TNI dan POLRI selain jabatan yang berkaitan dengan tugas TNI dan POLRI.
5. Gunakan pendekatan kemanusiaan dalam penyelesaian masalah-masalah di Papua.
6. Evaluasi dan copot petinggi POLRI yang berelasi dengan cukong atau pembisnis.
7. Tolak rencana pengisian jabatan PLT kepala daerah oleh anggota kepolisian menjelang pilkada mendatang.
Aliansi Kader PMII Jawa Barat
Junen Hudaya (082118276663)
Red: Dt
Tidak ada komentar