Breaking News

Kedes Tawangbanteng Nandang Abdul Ajiz lantik 2 Perangkat Baru

Kabupaten Tasikmalaya - Qjabar.com

Bertempat di Aula Kantor Desa Tawang Banteng Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya , Kades Tawang Banteng Nandang Abdul Ajiz lantik 2 perangkat Desa baru . 

Acara ini di hadiri oleh Camat Sukaratu H. Ria Supriana S.os MSI beserta jajarannya , bhabinkambtimas , babinsa, Ketua Bpd , Ketua Panitia serta perangkat Desa . 

"Kebetulan hari ini bertepatan 10 November 2021 momentum yang sangat bersejarah yaitu hari pahlawan nasional , di tawang banteng di laksanakan kegiatan yang cukup penting yaitu pelantikan perangkat desa Baru yakni  saudara Kristiawan Firmansyah Amd dan Ibu pipih ,  Kristiawan sebagai kasi pemerintahan dan Pipih Zanatun Nafiah SE ,sebagai kaur Tata Usaha. "Ucap Nandang Abdul Azis Kades Tawang Banteng kepada Qjabar.com

Dan ia juga berharap mudah mudahan di hari yang bersejarah ini menjadi spirit untuk mereka berdua mengabdikan diri  sebaik baiknya untuk kesejahteraan masyarakat . 

Selain itu terkait adanya penjelasan mengenai perbup nomor 128 tahun 2016 yang salah satunya mengatur tentang rekrutmen perangkat Desa menurutnya harus ada penegasan persepsi . 

"Diantaranya ada yang tertulis perbup 128 itu bahwa pembuatan SKCK itu di buat di resort(Polres) tapi salah satunya perangkat yang lolos itu membuat SKCK nya di polsek dan di layani. syarat SKCK itu di perlukan untuk keterangan di pengadilan dan di pengadilan itu pun di sah kan. Nah kalo tidak salah ada Peraturan Kapolri no 18 tahun 2014  yaitu tentang pembuatan SKCK ,  jadi disana itu diatur bahwa pembuatan SKCK untuk Kepala Desa , Perangkat Desa , Staf Desa itu cukup di Polsek, "ujar Kades 

Lanjut kades , jadi saat itu kita mengundang para pihak dari Kecamatan , Polsek, dari Panitia yaitu dari Pemdes dan Kabag Hukum namun pada saat itu Kabag Hukum tidak bisa hadir. Semuanya dalam kajian kajian tersebut bahwa SKCK tidak cacat hukum karena Perbup 128 itu di bawah Peraturan Kapolri 18 jadi Peraturan Kapolri 18 menjadi rujukan. 

Outputnya saya memang dari pertama adanya Peraturan Bupati itu cukup kritis karena ada beberapa poin , ayat ayat yang blunder ,  dan saya punya catatan 3 poin .  contoh misalnya ya SKCK itu dibuat di polres , kk harus di legalisir , serta memakai materai 6000. 

"Nah, buah nya kita harus  memberi masukan masukan positif terhadap pemda  terutama pak bupati yang mengeluarkan perbup tersebut.saya juga mengkritisi perbaikan ke depan bahwa perbup harus di lengkapi dengan juklak juknis yang lebih jelas ,  supaya tidak ada perbedaan mindset dan cara pandang. "Pungkasnya

Reporter: Ilham
Editor: Ek

Tidak ada komentar