Breaking News

Pernyataan Ketua SMSI Tasik, Tentang Pelarangan Liputan Kegiatan Diskominfo Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya - Qjabar.com

Kabar mengenai pelarangan terhadap kerja-kerja jurnalistik masih saja terjadi. Kali ini, menimpa wartawan atas nama Dedi Rohayadi, asal media tasikzone

Informasi yang dihimpun oleh SMSI Tasikmalaya, saudara Dedi sudah 
berusaha meminta izin meliput acara, sebelum ke lokasi peliputan sudah menerapkan protokol kesehatan dan melakukan kerja-kerja jurnalistik dengan sopan santun.

Namun, salah seorang oknum ASN dari Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya 
melarang wartawan Dedi meliput kegiatan tersebut. Saat itu, Dedi akan memfoto kegiatan dan melakukan wawancara.

Dedi mengaku tangannya di tarik oknum ASN tersebut. Selain di tarik dengan keras, ASN ini melarang Dedi meliput dengan nada tinggi. Ironisnya, hal tersebut dilakukan di depan umum.   

Hal paling konyol lagi, kegiatan yang sedang diliput oleh wartawan 
tersebut berkaitan dengan penilaian Dinas Kominfo sebagai organisasi publik yang mengedepankn keterbukaan dan transparansi. Dan kegiatan yang sedang dilakukan Diskominfo ini berkaitan dengan penilaian dari Komisi Informasi. 

Jadi kegiatan yang diliput ini, merupakan proses penilaian untuk sebuah penghargaan agar dinilai sebagai organisasi publik modern dan memiliki keterbukaan informasi untuk masyarakat.

Sementara Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo 
sendiri sudah menyampaikan kepada wartawan bahwa kegiatan itu boleh 
diliput. Namun kenyataannya, wartawan dilarang meliput di depan umum dan tangannya ditarik secara keras dengan tidak beretika. 

Berkaitan dengan kabar tersebut, SMSI Tasikmalaya, sebagai organisasi bagi media online yang berbadan hukum, berpedoman pada UUD 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan mengikuti aturan Dewan Pers, mengecam kelakukuan ASN/ petugas/ aparat/ pegawai dari Dinas Kominfo Tasikmalaya tersebut.

Pelarangan wartawan apalagi melakukannya di depan umum dengan cara yang tidak beretika, telah nyata melanggar kemerdekaan pers. 
Padahal, kemerdekaan pers ini dijamin sebagai hak asasi warga 
negara.

"Dinas Kominfo harus tahu bahwa kemerdekaan pers itu adalah para 
pekerja media yang dalam hal ini adalah wartawan/ jurnalis harus 
bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar 
hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin."

"ASN/ petugas/ aparat/ pegawai dari Dinas Kominfo Tasikmalaya 
tersebut telah melanggar kemerdekaan pers yang dijamin sepenuhnya 
oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Pasal 28-F UUD 1945 menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dan, pasal 4 ayat (3) UU 
No. 40 Tahun 1999 tentang Pers."

Tasikmalaya, 27 Oktober 2021
Ketua SMSI Tasikmalaya,(Iskandar)

Red.

Tidak ada komentar