Breaking News

Mahasiswa & Rakyat Tasikmalaya, Butuh Lembaga KPK Yang Independen

Kabupaten Tasikmalaya - Qjabar.com

Komisi Pemberantasan Korupsi Adalah lembaga Negara yang di bentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna hasil guna terdapap upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. 

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. 

Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adanya Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satunya adalah peralihan Status Kepegawaian KPK yang tertulis di Pasal 24 ayat 2 yang menyebutkan ”Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Anggota Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang undangan” dengan ketentuan UU tersebut Ketua KPK membuat PKPK No.1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan Pegawai Komisi Pemberatasan korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pasal 5 Ayat 4 menyebutkan akan adanya Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Kepegawaian Negara, alih alih merubah status Kepegawaian KPK malah menjadi dasar pengnonaktifan Pegawai KPK, sebanyak 75 orang pegawai KPK di nonaktifkan dengan dasar tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. 

Dalam alih status KPK wajib hukumnya menpedomani putusan MK Nomor : 70/PUU-XVII/2019 (Angka.3.22) pada hal : 340 yang menyatakan “Dalam peraturan KPK inilah telah ditentukan perhitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat sebelum pegawai KPK menjadi ASN (vide Pasal 7 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai komisi pemberantasan korupsi menjadi aparatur sipil negara ). 

Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudakan untuk memberikan  jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismesnya sesuai dengan maksud adanya ketentuan peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan. 

Asesmen tidak dapat digunakan dan bukan instrument yang dapat dipakai untuk mengangkat atau tidak sebagai aparatur sipil negara. Itu sebabnya, assesmen harus dibedakan anatara proses ‘seleksi’ dan ‘ asesmen’. SELEKSI adalah pemilihan ( untuk mendapatkan yang terbaik ) atau penyaringan. Sedangkan ASESMEN adalah proses penilaian, pengumpulan informasi dan data secara komperhensif. Tindakan yang menyesatkan perbedaan antara seleksi dan assesmen tidak saja bersifat manipulasi tapi juga suatu perbuatan melawan hukum. 

Selain karena adanya putusan MK, muatan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 ( PP 41/2020 ). Sebab, Pasal 4 PP 41/2020 sama sekali tidak menyebutkan tahapan “seleksi“ saat dilakukan peralihan kepegawaian. Dari semua Point di atas Kami KOALISI MAHASISWA & RAKYAT TASIKMALAYA Menyatakan sikap yaitu untuk :

Meminta Kepada Presiden Joko Widodo untuk Membatalkan Hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang menjadi dasar di Nonaktifkanya 75 Orang Pegawai KPK

Meminta Kepada Ketua KPK untuk mejalankan Kewajibanya Bahwa KPK bertangung jawab kepada publik  atas pelaksanaan tugasnya dan membuka akes informasi atas hasil assesmen yang di jadikan penilaian dan kebijakan untuk menyingkirkan Pegawai KPK,

Mengajak kepada Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya untuk terus megawal dan meguatkan KPK dengan cara menjaga independensi dari pengaruh pengaruh eksternal yang bertujuan melemahkan KPK 

Demikian Pernyataan  sikap  kami sampaikan semoga ini menjadi jalan terbaik bagi kita Koalisi Mahasiswa & Rakyat Tasikmalaya  Kita butuh Lembaga KPK yang independen, kopenten,dan loyal kepada Pancasila UUD 1945 untuk memberantas Musuh Terbesar bangsa Indonesia, Yaitu Korupsi.   

HIDUP RAKYAT, HIDUP  MAHASISWA, HIDUP  KPK  !!!


Reporter: Janur

Editor: Ek

Tidak ada komentar