Breaking News

LSM Manggala Garuda Putih Tuntut Transparansi Dana Yang Dikelola BPBD Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung - Qjabar.com

Ratusan masa yamg tergabung dalam Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Manggala Garuda Putih melakukan aksi demo di Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung, Rabu (9/6/2021).

Aksi mereka terhadang di pintu Gerbang Utama Komplek Perkantoran Pemkab Bandung, Soreang. 

Dibawah pengawalan petugas keamanan dari Polresta Bandung dan Satpol PP, para pengunjukrasa akhirnya melakukan orasi di depan pintu gerbang.

Sejumlah tuntutan disampaikan dalam orasi itu. Diantaranya soal transparansi dana LSM yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.

Kepala Bidang Investigasi DPC Manggala Putih, Agus Satria, mengatakan, dengan memperhatikan Keputusan bupati bandung nomor : 360/kep.283-BPBD/2020 Tentang penggunaan pos belanja tidak terduga tahun anggaran 2020 untuk biaya penanganan tanggap tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat CORONA VIRUS DISEASE 2019 di wilayah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Agus Satria menyampaikan, bila tidak ada tanggapan dari pihak BPBD mengenai hal tersebut, masalah ini akan kami limpahkan ke kejaksaan tinggi.

“Aksi ini dilakukan berdasarkan jawaban dari pihak BPBD yang menghasilkan jawaban yang kurang transparan. Untuk itu Manggala Garuda Putih sepakat melakukan aksi demo menuntut penjelasan yang signifikan dari BPBD,” ujar dia.

Tuntutan yang mereka sampaikan antara lain, mendesak kepala BPBD Kabupaten Bandung menjelaskan secara gamlang di muka umum terkait program atau kegiatan pengadaan barang yang nilainya mencapai Rp 6.710.210.219,00 Btt covid 1.

Kemudian menuntut Kepala Pelaksana BPBD mempertanggungjawabkan atas segala penggunaan anggaran btt covid 1 yang bersumber dari anggaran Kabupaten Bandung. “Bila tidak bisa, maka kami mendesak kepala BPBD untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum kami menuntut secara langsung kepada Bupati Bandung,” katanya.

Mereka juga menuntut dan mendesak Kepala BPBD bertanggung jawab atas segala kegiatan fiktif yang dilakukan oknum jajaran ASN BPBD, seperti anggaran bantuan bencana dan bantuan lainnya

“Kami hanya menuntut penjelasan, dan meminta kehadiran Kepala BPBD dalam pertemuan ini. Untuk menjelaskan tentang anggaran yang diindikasikan tidak sesuai penempatannya,” ucap dia.


Reporter:(Tim/Yun.s)

Editor: Ek

Tidak ada komentar