Breaking News

DPC Gemapsi Kota Depok Pelaksanaan PPDB Pemerintah Jawa Barat Harus Menjadi Cerminan Bagi Disdik Jabar

Kota Depok - Qjabar.com

Dewan Pimpinan Cabang Generasi Muda Pejuang Siliwangi Indonesia (Gemapsi) Kota Depok meminta pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK sederajat 2021 harus berjalan lancar tanpa dikotori praktik ilegal. PPDB ini juga akan menjadi komitmen bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Menurut Ketua DPC Gemapsi Kota Depok Didit menyatakan bahwa  pelaksanaan PPDB saat ditangani pemerintah Jawa Barat harus menjadi cerminan bagi Disdik Jabar. Jangan sampai ada persoalan secara teknis dan non teknis terlebih saat ini masih dalam kondisi covid 19. sebaiknya pertemuan di sekolah di hindari untuk kebaikan semua calon peserta didik maupun pihak sekolah. 

"Tahap awal PPDB 2021 sudah dilaksanakan dengan tatap muka untuk proses input data agar valid akan tetapi juga perlu menjaga prokes ketat demi kenyamanaan dan keselamatan bersama Kemudian besok juga tahap ke dua akan dilaksanakan semoga tidak ada masalah di sistem yang membuat peserta didik baru kecewa dengan pelaksanaannya Sehingga timbul masalah baru,  Karena selalu saja setiap tahunnya ada saja pemberitaan carut marut dalam pelaksanan PPDB ini," ujar Didit Kamis,(24/06/2021).

Dia berharap ,Pelaksanaan PPDB menjadi lebih  baik. Jangan sampai aturan melalui sistem online yang telah dibuat itu justru menghambat atau menyulitkan para calon peserta didik mendapat akses pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

"PPDB (tahun) ini harus bisa mencerminkan upaya untuk memermudah siswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Jangan sampai menghambat siswa," tegasnya.

Pihaknya juga mengingatkan Disdik Jabar agar tidak menutup mata terhadap praktik ilegal yang mungkin saja terjadi. Aturan yang dibuat benar-benar harus bisa meminimalisir setiap potensi kecurangan dalam pelaksanaan PPDB ini.

"Upaya untuk menutup celah penyimpangan terutama di sekolah-sekolah favorit. Jangan sampai ada pungli yang berdampak kepada anak yang memiliki kapasitas tapi tidak mendapat akses pendidikan terlebih siswa miskin harus mendapatkan akses dan diterima di sekolah secara utuh jangan ada kecurangan maupun praktek praktek ilegal dalam PPDB ini," katanya.


Reporter: Aditya

Editor: Ek

Tidak ada komentar