Breaking News

Hastag Dukung Budi Di Akun Resmi Pemkot Tasik ,Akademisi ini Sebut Harus Proporsional

Kota Tasikmalaya - Qjabar.com 

Dukungan Budi Budiman di Situs Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi buah bibir dikalangan masyarakat juga Netizen setelah penagkapan KPK beberapa waktulalu, ditengah perang melawan korupsi dan jenisnya, masih didukung oleh sekelompok orang. 

Menanggapi itu, akademisi Kota Tasikmalaya Asep M Tamam menilai, "masyarakat harus mengapresiasi hal yang berhubungan dengan prestasi, kenaikan, jasa dan (hasil kerja) peninggalan Budi Budiman,

"Yang di hawatirkan itu tidak proposional, dukungan dan pembelaan terhadap pak Budi itu dikhawatirkan jadi lumrah, sehingga jadi pemicu pemacu kekuatan lain untuk melakukan hal yang sebaliknya. Karena nanti di KPK akan diketahui benar atau salahnya," kata Asep Rabu (28/10/2020).

Bahkan saat di Pesantren, Asep mengaku tidak diajarkan membenarkan yang salah, tapi juga tidak menyalahkan yang benar. Karena esensi persoalan ini

dikhawatirkan akan ada upaya membenarkan yang salah. "Ujar Asep

"Kita proposional saja kalau ada yang mau mengkaji persoalan ini dalam persepektif hukum di kota Tasikmalaya. Saya yakin, masih ada yang lurus, demi hukum tidak melihat kepentingan politik," jelasnya.

Masih kata Asep , "Kasus ini adalah penyuapan, sehingga kalau dilihat dari logika agama, berarti Budi Budiman tidak melakukan sesuatu untuk memperkaya diri. Ia pun tidak ingin berandai andai kelakuan (suap, -red) seperti ini sudah biasa sebelumnya yaitu memancing anggaran dengan umpan (uang).

"Kita juga tak mengandai andai, uang pribadi tersebut nantinya kedepan untuk keuntungan pribadi. Tapi yang jelas, kenapa suap dilarang, karena yang menyuap itu orang yang memiliki kebutuhan. Beda dengan yang disuap, sehingga kita tidak dibenarkan menutup realitas dari apa yang terjadi," pinta Asep.

Meski tujuan Budi itu mulia demi kota Tasikmalaya, namun Asep sering menyampaikan jika niat dan tujuan itu memang penting, tapi caranya itu harus seperti apa.

 Lantaran itu, Asep terus intens melawan money politics di tiap even politik, sebab apapun, harus disepakati jika caranya (suap) itu salah.

"Saya melihat, kepala daerah sekarang ini sudah menyerah pada konteks sistem yang salam. Saya ingin, siapapun pemimpin harus berani melawan itu," pungkasnya.


Reporter:Aditya

Editor: Ek

Tidak ada komentar