Breaking News

LBH Takaran Mendorong Kejari Kota Bogor Ungkap Gurita Korupsi Dana BOS

Kota Bogor - Qjabar.com

Kejaksaan Negeri Kota Bogor menetapkan enam tersangka kasus penyelewengan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kamis (23/7). Enam tersangka tersebut merupakan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di 6 kecamatan Kota Bogor, keenam orang ini beberapa di antaranya masih berstatus PNS dan memiliki jabatan kepala sekolah, sementara lainnya sudah pensiun.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bogor juga telah menetapkan satu tersangka dengan inisial JRR yang merupakan pihak ketiga penyedia soal-soal ujian (UTS, UAS, tryout, dan ujian nasional) Sekolah Dasar se-Kota Bogor.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Takaran sebagai kuasa hukum dari kelima tersangka mendorong Kejaksaan Negeri untuk membongkar gurita korupsi di Kota Bogor.

Mereka menganggap, bahwa kasus korupsi ini pelakunya masih pada tingkatan paling bawah, yakni: K3S dan pihak ketiga. Sehingga, lebih lanjut LBH Takaran memaparkan, menjadi tantangan yang besar bagi Kejari untuk mengungkap seluruh aliran dana BOS diterima oleh pihak mana saja.

"Hal ini pun menjadi bagian tugas yang berat bagi Kejaksaan Negeri Kota Bogor, oleh sebab itu butuh kerja keras dan waktu yang cukup lama untuk mengungkapkan siapa saja yang menerima aliran dana BOS. Serta membongkar gurita korupsi ini dari tingkat bawah hingga ke atas," terang LBH Takaran dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Qjabar.com.

Bila melihat peran Kejaksaan Negeri sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang telah diberikan amanat oleh Peraturan Perundang-Undangan. Seperti diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004.

Menurut LBH Takaran, berdasarkan UU yang berlaku maka Kejaksaan Negeri Kota Bogor memiliki dasar hukum dan wewenang dalam melaksanakan komitmen untuk membongkar dengan seterang-terangnya kasus korupsi.

Hal yang disampaikannya itu, senada dengan komitmen Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengatakan Kejari dalam menangani kasus harus bekerja secara profesional dan "tidak nakal", seperti dikutip idntimes.com (10/2).

Fitrayansyah Yupriandaru, S.H, Direktur LBH Takaran, mengatakan jika pihak Kejaksaan berkomitmen dalam membongkar gurita kasus korupsi K3S se-Kota Bogor, Kami siap mendukung setiap langkah dan tindakan yang diambil Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

"Kami sangat mengapresiasi komitmen Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam upaya mengungkap seterang-terangnya kasus ini. LBH Takaran secara tegas mendukung segala tindakan dalam upaya menegakkan hukum seadil-adilnya, yang senada dengan semboyan Fiat Justitia Ruat Caelum (Tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh)," tegas Fitra dalam keterangan tertulis yang diterima Qjabar.com, Senin (24/8).


Reporter: Achmad R
Editor: Ek

Tidak ada komentar