Kecenderungan Penyelewengan Penyaluran Bpnt: LAKRI Gelar Audiens
Lembaga Anti korupsi Republik Indonesia(LAKRI). Gelar Audiens di Aula Rapat Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Tasikmalaya,guna untuk menyampaikan aspirasi berdasarkan hasil temuan investigasi dari beberapa titik/wilayah di kabupaten Tasikmalaya,terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/BSP Sembako.
Menurut Rino Lesmana S.I.P.Sebagai ketua DPK LAKRI Kota/Kabupaten Tasikmalaya menerangkan. Kegiatan/ Audiens yang barusan digelar ini,itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang harus kita lindungi terkait BPNT/Sembako. "Terangnya Rino kepada awak media setelah usai audiens.Senin(20 juli 2020)Kabupaten Tasikmalaya.
Menyikapi hal itu.Kami(LAKRI)sebagai penggiat Anti Korupsi,kami ingin mengkalkulasi apakah ada kerugian di masyarakat maupun kerugian terhadap negara terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT)/BSP Sembako.Karena kalau berbicara masalah data yang sudah di rilis dari berbagai sumber,ada 124 Ribu KPM BSP Sembako (BPNT) se kabupaten Tasikmalaya.
Berarti,di situ ada nominal yang sangat besar dari pemerintah pusat turun ke kabupaten tasikmalaya,maka dari itu kita harus kawal bersama.Paparnya.
Contoh,ini terjadi yang namanya Resistensi atau kerentanan terhadap penyelewengan yang berujung ke tindak pidana korupsi,seperti beras yang kami(LAKRI)temukan di beberapa wilayah yang tadi disampaikan waktu audiens,itupun hanya sebagian yang kita, "ungkapnya
Sementara wilayah-wilayah yang lain pun kita ada.Biar kita bisa melihat kinerja mereka bagaimana,tidak hanya data yang diberi sama kita,tapi justru mereka juga harus bekerja.
Disini kita temukan contoh beras yang bisa dikatakan kualitasnya di bawah medium,tapi oleh E-Warung itu di hargakan ke KPM dengan harga premium,ada yang 12rb,12,500, itu masuk ke kategori terhadap mark up harga.Nah itu berpotensi dikatakan tindak pidana korupsi,dan itu tidak hanya komodity sumber karbohidrat berupa beras saja,komdity yang lainnya pun sama,juga kita tidak menyikapi dari kualitas tepat harganya saja dari sisi timbangannya pun banyak kami temukan.
Dari itu kami berharap untuk kedepannya BPNT/BSP Sembako ini ada pembenahan,ada supervisi yang baik berintegrasi dari atas ke bawah dan saya kira ini perlu supervisi yang jelas dari atas ke bawah begitu pula dari bawah ke atas,juga tingkat koordinasi berjalan dengan baik,karena ini kepentingan melindungi masyarakat dari haknya sebagai KPM.jangan sampai yang sudah berumah tangga miskin ini di sunat bantuannya.Imbuhnya.
Dan Kami(LAKRI)tidak sebatas ini,kami pun akan terus berkoordinasi dengan pihak dinas sosial sejauh mana aspirasi kami ini didengar dan dilaksanakan.Ini hanya sebatas lisan kami sampaikan,dan nanti hasil temuan investigasi kami secara akurat dan lengkap akan kita susun dalam bentuk surat pengaduan,Bahkan untuk kedepannya ketika tidak ada pembenahan secara betul-betul dan jika ini terindikasi korupsi,tentunya kami akan mengambil langkah langkah yuridis.Yang jelas, kami akan mengejar sampai mana fungsi pengawasan,pengendaliannya,apa sudah dibenahi apa belum terkait yang disampaikan di audiens ini.Tandasnya
Reporter:Janur
Editor: Ek
Tidak ada komentar