Breaking News

Komisi II Inginkan Seleksi Direksi PDAM Dilakukan Secara Transparan Bukan Titipan

Singaparna I Kab.Tasikmalaya - Qjabar.com

Terkait dengan adanya kekosongan di perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sekarang dijabat Ika selaku plt yang sekaligus menjabat sebagai kabag ekonomi mendapat perhatian khusus dari komisi ll DPRD kab.Tasikmalaya. 

Sebagaimana yang sudah diatur dalam perundang-undangan tentang pengangkatan direksi PDAM berdasarkan pasal 1 angka 1 peraturan menteri dalam negeri no. 2 tahun 2007 tentang organisasi dan kepegawaian PDAM. serta undang-undang pasal 35 peraturan dalam negeri no. 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas, komisaris dan anggota direksi BUMD. 

Dengan adanya kekosongan direksi PDAM di kab.Tasikmalaya M. Hakim Jaman dari fraksi PKB sekaligus ketua komisi ll DPRD kabupaten Tasikmalaya menuturkan bahwa dirinya (komisi ll) serta bupati sangat mendorong untuk sesegera mungkin dilakukan pembentukan panitia seleksi (PANSEL). jum'at 06/03/2020. 

M. Hakim Jaman juga menjelaskan kalau pihak asda 2 sekarang sedang membuat PERBUP terkait pembentukan PANSEL tersebut, meskipun hal tersebut sangat lambat, "jelasnya. 

"Kami disini tetap mendesak dengan sesegera mungkin untuk terbentuknya PANSEL karena Direksi PDAM di kab.Tasikmalaya per tanggal 02 Februari dijabat Plt oleh kabag ekonomi yaitu Ibu Ika sehingga beliau merangkap jabatan jadi tidak akan terlalu fokus seperti Direksi yang sesungguhnya"

Masih menurut Hakim bahwasanya PDAM itu merupakan BUMD yang menjadi masalah wajib karena menyangkut masalah air yang merupakan kepentingan dalam kebutuhan hidup sehari-hari. jadi apabila nanti PANSEL sudah terbentuk maka kami (komisi ll) ingin pelaksanaan seleksi calon direksi dilaksanakan se-transparan dan seprofesional mungkin, jangan sampai yang menjadi direksi nanti titipan dari pihak-pihak tertentu supaya kedepannya PDAM tidak menjadi sapi perah bagi pihak tersebut.

Hakim juga berharap kalau direksi yang nanti terpilih itu sesuai dengan kemampuan dan pengalaman sehingga target PAD dapat terpenuhi dan pelayanan semakin maksimal. jangan sampai kejadian kemarin terulang dimana pendapatan total PDAM yang seharusnya masuk 53 Milyar namun PDAM hanya menyerahkan hanya 3,4 Milyar/tahun dan itu masih dibawah 10%.

Hakim juga menambahkan kalau seleksi pansel nanti akan dilakukan pihak ke-3 akademisi universitas Padjajaran (UNPAD) jadi jangan sampai ada yang ditutup-tutup terkait hasilnya jadi dari mulai pendaftaran, pemberkasan sampai hasil tesnya harus dibuka ke publik supaya masyarakat umum tahu.

Jurnalis.(Win-Mar)
Editor: Ek

Tidak ada komentar