Breaking News

Tidak Dapat Pensiunan Alin Kurniasih, Ada Apa Dengan BKD dan Inspektorat Kab. Sumedang

Kab. Sumedang - Qjabar.com

Alasan pemberhentian Sdri Alin Kurniasih, S.Pd adalah tidak masuk kerja dgn alasan yg sah selama 358hari,  sehingga dijatuhi hukuman disiplin Pasal 3 Ayat 11 dan Pasal 10 Ayat 9 huruf d, PP No 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS yg berbunyi : diberhentikan dgn hormat atau tdk dgn hormat pegawai negeri sipil yg tdk masuk kerja tampa alasan yg sah selama 46 hari atau lebih,

Hingga pada tanggal 29 - November - 2011 dikeluarkanlah SK Bupari Sumedang No : 882.3/Kep,423/BKD/2011 Tentang pemberhentian dgn hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,  dimana dalam salah satu klausulnya berbunyi kepada PNS tersebut pada Diktum kesatu diberikan hak kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan, 

Kemudian disusul dgn Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) dgn No.  876.1/4881/SKPP/Dikbud/2015, yg dikeluarkan dlnas pendidikan dan diketahui serta ditanda tangani bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,  namun tidak dicairkan, "ujar Atep Rahmat Kurnia. Senin 24/02/2020.

Namun ketika ditemui oleh Sdr Atep sebagai penerima kuasa dari Sdri Alin Kurniasih, S. Pd surat keputusan tersebut dinyatakan secara lisan oleh Sdri Umy yg mengaku sebagai KABAG ADUM di Inspektorat bahwa SKPP tersebut tdk Sah,  yg sebelumnya juga Sdri Umy ketika masih bertugas di BKD menyatakan hal yg sama,  dan pernyataan tersebut diikuti juga oleh Sdr Dayat yg menjabat sebagai Kasubag Umum di dinas pendidikan,

Berbeda dgn pendapat Sdr Peri di bagian Bendahara Disdik yg pernah ditemui Sdr Atep Rahmat diruang kasubag umum bersama Sdr Dayat yang mengatakan harus segera diberikan hak  Sdri Alin Kurniasih berdasarkan SK Bupati dan SKPP tersebut, sehingga tidak menimbulkan permasalaha seperti sekarang,

Namum Pemerintah Kabupaten Sumedang hingga saat berita ini diturunkan masih belum juga memberikan hak hak Sdri Alin Kurniasih S. Pd.

Kami melihat ada dugaan indikasi penjegalan atau penggelepan dgn pemberatan terhadap hak Sdri Alin Kurniasih,

Lalu kami FORUM KONSOLIDASI UMAT ISLAM - KAFFAH JABAR meminta kepada Inspektorat, BKD dan Disdik untuk untuk menuangkan pernyataan ketidak sahhannya SKPP dan SK bupati tersebut dlm bentuk tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian, dalam proses selanjutnya, 

Kami FORUM KONSOLIDASI UMAT ISLAM - KAFFAH JAWA BARAT juga meminta kpd BKD Berkas Berita Acara Pemeriksaan,  yg menjadi hak terperiksa sesuai dgn ketentuan Pasal 28 Ayat (3), dan kami juga meminta berkas Rekap gaji dari mulai bln pertama pemberi kuasa tdk masuk kerja yaitu Bulan Mei 2010 sampai dgn dikeluarkannya keputusan hukuman disiplin pada Bulan November 2011,

Kami juga sudah mengajukan Surat Pengaduan dan Permohonan Audiensi kepada Bapak Bupati Sumedang,  dan semua permohonan kami FORUM KONSOLIDASI UMAT ISLAM - KAFFAH JAWA barat tdk satupun yg mendapat tanggapan,  mesti kami sudah memintanya secara resmi melalui Kop Surat Kelembagaan, 

Sehingga patut diduga bahwa Pemerintahan Kabupaten Sumedang, secara sengaja dan bersama sama membuat hilang sesuatu hak yg seharusnya diberikan,  menjadi seolah olah tidak berhak,  dengan menyatakan bahwa SKPP tersebut tidak SAH,  dan kami berpendapat bahwa perbuatan tersebut jelas jelas perbuatan melanggar hukum baik hukum pidana maupun perdata, dan kami meyakini kasus seperti ini banyak terjadi di Kabupaten Sumedang,  mengingat SDM para pegawai dinas yg diberi kewenangan oleh peraturan perundang undangan untuk  memutuskan hal hal yg strategis, menyangkut nasib orang lain tidak menguasai tugas dan pungsinya, "ujar Atep Rahmat

"Jelas kami FORUM KONSOLIDASI UMAT ISLAM dan Sdri Alun Kurniasih, S. Pd,  merasa heran dan kebingungan,  ada apa dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang,  ko bisa mengeluarkan SK yang kemudian dinyatakan bersama sama tidak sah,"jelas Atep Rahmat.

Jurnalis.(Aditya)
Editor: Ek

Tidak ada komentar