Breaking News

Presiden LSM LIRA/Sekjen MOI Jusuf Rizal, Minta M Arul di Bebaskan

Makasar - Qjabar.com

Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Jusuf Rizal meminta pihak Kepolisian untuk tidak mengkriminalisasi wartawan. Pasalnya, dalam menjalankan tugas sebagai pewarta, jurnalis dilindungi oleh undang-undang sama halnya dengan pihak Kepolisian.

Himbauan itu dikeluarkan terkait penahanan seorang wartawan beritanews.com Kota Palopo bernana Muhamad Asrul oleh polisi akibat pemberitaan yang dia buat.

Asrul ditahan di Mapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak 30 Januari 2020.

Asrul dilaporkan ke polisi pada 2019 dengan Pasal 28 UU ITE karena pemberitaan terkait dugaan kasus korupsi di Palopo, Sulsel.

Surat penahanan M Asrul tercatat dengan nomor SP.Han/02/I/2020/Ditreskrimsus tertanggal 29 Januari. Dalam surat tersebut, Asrul dijerat Pasal 45 A ayat 2 Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ada tiga tulisan Asrul yang dilaporkan Farid ke polisi yakni ‘Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M”, tertanggal 10 Mei 2019. Kemudian, “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas” tertanggal 24 Mei 2019. Lalu “Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas? tertanggal 25 Mei 2019.

Setelah tiga tulisan tersebut, ada klarifikasi dan hak jawab dari narasumber yakni Farid. Media tempat Asrul menulis telah memuat hak jawab Farid.

Jusuf Rizal yang juga Sekjen Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) nenegaskan, Pers dalam menjalankan tugasnya tidak bisa dikriminalisasi, jika ada yang keberatan terkait pemberitaan media itu, maka siapapun itu harus memberikan hak jawab.

"

Kemudian jika tidak terima lagi dengan hak jawab maka bisa mengadukan ke Dewan Pers," tegas Jusuf Rizal kepada wartawan. Selasa 4 Februari.

Kemudian lanjut Rizal bahwa setelah diadukan ke Dewan Pers barulah Dewan Pers yang mencari jalan tengah. Jika penyidik langsung menangkap wartawan maka melanggar undang-undang pers, melanggar kebebasan pers

"Pers ada aturan sendiri, diatur oleh undang-undang sama dengan Polisi. Tidak bisa semena-mena penyidik menangkap, itu pelanggaran hukum. Ada hak yang harus dilihat, jika pers itu terdaftar sebagai anggota dewan pers maka tidak bisa dikriminalisasi. Kalaupun tidak terdaftar maka prosesnya dilakukan dengan tatacara yang benar, ada hak jawab apalagi itu berita menyangkut korupsi. Jadi nggak bisa," tegasnya.

Selain itu, selaku Presiden LSM LIRA, Jusuf Rizal menegaskan bahwa seyogyanya polisi membuktikan terlebih dahulu adanya tindak korupsi atau tidak, berdasarkan pemberitaan wartawan tersebut. Apabila tidak terbukti barulah bisa diproses hukum. Namun jika terbukti ada dugaan korupsi, wartawan tidak bisa dikriminalisasi.

"Jadi ini pelecehan penegak hukum, jadi kami sampaikan ke Kapolri untuk memberikan pencerahan kepada semua jajarannya khususnya penyidik agar mengerti fungsi dan undang-undang pers. Jadi tidak bisa semena-mena," tegasnya lagi.

"Polisi bukan tuhan, wartawan juga bukan tuhan, masing-masing dilindungi undang-undang. Oleh karena itu kami minta kejadian seperti ini agar tidak berulang bebaskan itu wartawan (Asrul). Jadi Dewan pers, PWI semua insan pers harus bersatu menolak adanya penangkapan yang tidak sesuai prosedur ini. Ini penyalahgunaan wewenang bagi saya," sambungnya.

Selain itu, sebagai Sekjen Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), Jusuf Rizal menyampaikan kepada Kapolri Jenderal Idham Azis bahwa insan pers prihatin adanya kriminalisasi wartawan di Polda Sulsel.

"Jangan menciptakan sesuatu atau karena memperoleh sesuatu sehingga menghilangkan arti dari program yang dicangkan jajaran Polri "Promoter" yaitu Profesional, Modern, Terpercaya," ujarnya

Polisi seharusnya mengayomi masyarakat. Jangan hanya nilai setitik kemudian rusak institusi.

"Bagi Wali Kota Palopo,  saya imbau, kalau  tidak mau dikritik jangan jadi walikota. Kalau tidak mau diawasi jangan jadi pejabat publik, jadi penjual tempe saja," katanya.

Menurutnya, menjadi pejabat harus transparan, akuntabel dan good government.

Jurnalis.(Aditya)
Editor: Ek

Tidak ada komentar