Breaking News

Diduga, Oknum Pejabat PUPR "Doyan" Perkaya Diri

Kabupaten Sumedang  - QJabar.com

Sejatinya aparatur pemerintah itu bertindak sebagai pelayan masyarakat. Namun, nyatanya hal tersebut masih jauh panggang dari api. Sekalinya bekerja "melayani" hanya semata-mata untuk memperkaya diri pribadi.

Salah satunya adalah oknum pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di Dinas PUPR, Kabupaten Sumedang, Berinisial HB. Oknum ini menjabat sebagai salah satu Kepala Seksi (Kasie) di SKPD yang saat ini dinahkodai oleh Deni Rifdriana.

Menurut keterangan beberapa staf HB, yang bersangkutan kerap kali memanfaatkan kepintarannya untuk memperkaya diri pribadi. Yakni, dengan cara membuatkan dokumen kontrak untuk pengusaha jasa kontruksi dimaksud.

Harga yang di plot untuk pembuatan kontrak tersebut adalah kisaran Rp. 2 juta hingga 2,5 juta per satu kegiatan proyek pembangunan yang ada dibawah jalur koordinasinya.

Tidak hanya membuat kontrak, masih disebutkan staf yang tidak ingin disebutkan namanya, HB ini juga kerap kali meminta sejumlah uang terhadap para pengusaha yang pekerjaannya telah beres dan dibayar.

"pak HB kan sering membuat kontrak, nah itu di hargakan 2,5 juta, paling sedikit 2 juta, gimana pengusaha nya. Pemasukan lainnya, caranya tidak meminta langsung terhadap para pengusaha. Tetapi, dia suka menghambat apapun yang memerlukan tandatangannya. Hingga akhirnya, si pengusaha ngerti maksudnya dan terpaksa memberikan sejumlah uang. Mengenai julmahnya cukup variatip" sebut sumber dikediaman nya, (14/1).

HB Ketika diminta komentarnya untuk dugaan diatas pihaknya mengelak, dan meminta agar staff yang berbicara dihadapkan kepadanya.

"Saya sudah tidak pernah seperti itu lagi, sementara dokumen kontrak itu adalah kewajiban penyedia jasa kontruksi, lagi pula itu ranah nya bukan di saya (PPTK) itu ada di PPK dan Kontraktor. Kalau staff saya atau anak buah saya berbicara begitu agar diriungkan saja, jangan asal fitnah saja" kata HB, melalui Telepon.

Ketika ditanya tidak mungkin staff bicara tanpa dasar, HB mengakui bahwa dirinya pernah tapi sudah lama, dan besarannya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta, itu pun diperuntukkan untuk menjilid, dan ngeprint, karena saat ini sudah bukan lagi dirinya untuk membuat dokumen kontrak, tetapi oleh sukwan.

"Sekarang saya sudah tidak lagi membuat dokumen itu, dulu iya pernah tapi tidak sebesar itu, hanya 1jt sampai 1,5jt oleh saya, saat ini dikerjakan oleh anak-anak Sukwan, dan wajar saja untuk biaya ngeprint dan menjilid rangkap 10, karena memang tidak ada anggaran nya di dinas, karena sudah kewajiban pengusaha" pungkas HB.

Sementara itu, salah satu penggiat anti korupsi Kabupaten Sumedang, Asep Surya, mengatakan, prilaku yang dilakukan H adalah masuk dalam kategori gratifikasi yang merupakan bentuk lain dari korupsi, berikut menyalahgunakan wewenang.

"Dia (H) kelihatannya menguasai legal drafting. Seharusnya hal itu adalah kontraktor yang membuatnya, dinas memberikan Draft atau konsep saja. Dan, itu tidak ada biayanya karena sudah include dalam kontrak. Berarti, pengusaha harus membayar lagi artinya pungli. Kalo ada ASN yang minta itu sudah gratifikasi bentuk lain dari korupsi, berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran UU Tipikor, No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups, dimana ASN tidak boleh terima uang selain gaji dan tunjangan yang sah. Bahkan, merupakan  pelanggaran wewenang" kata Asep.

Diharapkan Asep Surya, hal ini harus segera ditindak lanjuti pihak kepolisian dan kejaksaan, dan harus konsisten memerangi dugaan tindakan seperti ini.

"Itu harus dilaporkan ke Polres (Polri) biar unit Tipidkor yang mendalaminya, atau oleh kejaksaan, diharapkan Aparat Penegak Hukum segera melakukan terobosan hukum, sebagai obat yang ampuh untuk penyakit birokrasi seperti ini." pungkas Asep.

Jurnalis.(teguh)
Editor: Ek

Tidak ada komentar