Breaking News

Rotasi Mutasi Serta Open Bidding Pemkab Tasikmalaya, Diduga Terlalu Dipaksakan

Singaparna I Kab.Tasikmalaya - Qjabar.com

Rotasi mutasi serta open bidding sejatinya harus terlebih dahulu melihat track record (prestasi), tingkatan eselon serta kemampuan dari orang yang akan dipekerjakan atau ditempatkan di satu bidang tersebut supaya sejalur dan tidak acak-acakan. 

Lain halnya dengan rotasi mutasi serta promosi yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beberapa waktu lalu yang mana ada beberapa pejabat yang diduga dipaksakan atau ada beberapa yang tidak sesuai dengan basic atau kinerjanya. 

Sementara menurut sumber yang minta namanya disembunyikan menjelaskan bahwa rotasi mutasi serta promosi yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diduga dipaksakan dan tidak sesuai tingkatan serta kemampuan PNS tersebut. 

"Seperti contoh Dr. Heru yang sekarang menjabat sebagai kepala dinas kesehatan kabupaten tasikmalaya yang mana dirinya merupakan kandidat yang belum memiliki pengalaman bekerja di ruang lingkup dinkes baik itu sebagai kasi ataupun kabid karena beliau pengalaman kerjanya hanya sebagai Kapus saja, eselon 3 nya di RS SMC" ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan bahwasannya Risdiana, S.Kep,Msi yang sekarang menjabat sebagai kepala bidang kemedikan tidak profesional dan kompeten karena dirinya bukan seorang dokter, sedangkan bidang tersebut membawahi atau mengurusi kelayakan dokter spesialis jadi tidak sesuai dengan PMK 971. Imbuhnya 

Dengan demikian pemkab tasikmalaya serta baper zakat tidak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan, Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam peraturan BKN no. 5 tahun 2019 untuk melaksanakan pasal 197 dan PP no. 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil atau ASN, untuk dapat melakukan rotasi atau mutasi dan promosi harus memperhatikan aspek kompetensi, pola karier penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja ASN sesuai kebutuhan satuan organisasi kerja serta tidak mengindahkan daftar urutan kepangkatan (DUK) sesuai dengan PP no 15 tahun 1979 dengan mengacu pada pertimbangan obyektifitas dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja sesuai dengan pangkat dan golongan.



Jurnalis.(Win-Mar)
Editor: Ek

Tidak ada komentar