Breaking News

Program RS-RUTILAHU Kemensos RI Di Desa Cintajaya Diduga Tidak Tepat Sasaran

Tanjungjaya I Kab.Tasikmalaya - Qjabar.com

Banyaknya program atau bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat kurang mampu merupakan program pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat, adapun program rumah tidak layak huni yang sedang jadi perbincangan belakangan ini adalah program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) dari Kementerian Sosial RI yang merupakan kegiatan penanganan fakir miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitasi. 

Proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Sarana Prasarana Lingkungan diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos RS-Rutilahu dan Sarling). Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan diteken Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 20 Oktober 2017 dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489.

Sementara bantuan program RS-RUTILAHU yang berada di desa cintajaya kecamatan Tanjungjaya kabupaten Tasikmalaya diduga tidak tepat sasaran sesuai dengan perundang undangan yang telah diatur pemerintah serta adanya salah seorang warga yang menyebutkan kalau bantuan program tersebut disunat oleh kepala desa (AGS) serta (SP) selaku bendahara POKMAS (kelompok masyarakat). 

Menurut salah seorang warga yang tidak mau disebut identitasnya menjelaskan kalau bantuan tersebut sudah disunat oleh kepala desa (AGS) serta bendahara POKMAS sebesar 5 juta rupiah tiap penerima manfaat. 

Namun saat di konfirmasi dirumah SP selaku bendahara POKMAS sekaligus perangkat desa, AGS menjelaskan kalau dirinya sama sekali tidak memotong anggaran tersebut dan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ada bahkan siap untuk diklarifikasi dan menantang siapa yang akan masuk duluan untuk dijebloskan ke ranah hukum, yang melaporkan atau yang dilaporkan, "ucapnya .Selasa 14/01/2020

Adapun menurut SP selaku penerima manfaat yang juga salah seorang perangkat desa di Desa Cintajaya membenarkan kalau dirinya penerima PKH yang sudah terdaftar dan teregister di BDT serta rumahnya yang permanen mendapat bantuan tersebut dan sudah dilaksanakan serta menjelaskan bahwasannya di lingkungan desa tersebut semua warga yang menerima PKH rumahnya sudah layak huni dan 10 penerima manfaat RS-RUTILAHU Kemensos RI tersebut merupakan penerima PKH yang benar-benar membutuhkan bantuan karena rumahnya sudah rusak parah dan membahayakan penghuninya. tuturnya 

Sementara Ketika dikonfirmasi Ke Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya menurut Asko Hasani, S. IP selaku kasi penanganan fakir miskin dan jaminan sosial menjelaskan kalau seorang perangkat desa tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan RS-RUTILAHU meskipun dia penerima PKH apalagi rumahnya permanen, karena program tersebut diperuntukan masyarakat penerima program PKH yang fakir miskin dengan besaran anggaran program Bantuan RS-RUTILAHU dari Kemensos RI sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) per rumah.ujarnya 

"Meskipun dia penerima PKH tetap tidak boleh menerima bantuan RS-RUTILAHU apalagi rumahnya permanen jelas itu melanggar aturan apalagi dia perangkat desa, seharusnya mendahulukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan untuk kepala desa alangkah baiknya mencoret atau mengganti orang tersebut dari penerima PKH dengan warga lain yang benar-benar membutuhkan dengan cara musyawarah". tandasnya 

Hal senada disampaikan oleh Lina Rohmawati, S.Sos selaku Kasi Pengelola Data PMKS bahwasannya tidak dibenarkan ketika perangkat Desa menerima bantuan tersebut, alangkah baiknya Pihak Kepala Desa segera mencoret dari BDT dan mengganti dengan benar benar yang membutuhkan, sehingga Kepala Desa bisa mengeluarkan bersama tokoh masyarakat melalui musyawarah, jadi KPM bisa dikeluarkan, begitu juga untuk penggantinya dilakukan musyawarah juga. Paparnya 

" Kalau ada perangkat Desa dengan penerima manfaat seperti itu apalagi dengan memanipulasi data dalam penghasilan kan sudah jelas di perundang undangannya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara serta denda 50 juta " pungkasnya

Jurnalis.(Win-Mar)
Editor: Ek

Tidak ada komentar