Breaking News

Demang : Diduga Penyelewengan Keuangan Negara Di Desa Panundaan

Ciwidey I Kab Bandung - Qjabar.com

Kasus oknum Kades Panundaan Kec Ciwidey Kab Bandung inisial AM masih belum menemui titik terang ,selama ini hanya pertemuan antar RW yang ada di wilayah Desa Panundaan ,bahkan AM masih bersikukuh atau mempertahankan jabatannya sebagai Kades Panundaan.

Hal senada dikatakan Demang Sastra Wiria selaku warga desa Panundaan Kec Ciwidey Kab Bandung ,berdasarkan pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada saya dari hati ke hati , awalnya masyarakat bukan bermaksud menjatuhkan Asep Makmun .

Tapi tolong masyarakat diberi kesempatan bahwa ada dugaan penyimpangan keuangan ,setelah di mediasi tidak mendapatkan titik temu ,pa Kades memberikan jawaban yang berbelit ,sehingga tidak ada lagi kepercayaan para Rukun Warga (RW) terhadap Kades Panundaan .

Masyarakat hanya menunggu kepastian hukum bagi desa Panundaan ,sedangkan OPD yang dibawah tidak bisa memberikan keputusan ,sekarang sedang di proses oleh Inspektorat ,bahkan sekarang sedang ada pertemuan dengan Sekda Kab Bandung membahas kasus desa Panundaan termasuk Kades Panundaan di undang (13/1/2020) .

Sehubungan Bupati Bandung sedang Umroh jadi persoalan kasus Kades Panundaan di fasilitasi Sekda kalau ada Bupati mungkin lain ceritanya ,sekarang ada dua pilihan yang diajukan Sekda terhadap Asep Makmun setelah Hasil Keputusan Perkara dari Inspektorat andai ada kerugian negara maju ke Aparat Penegak Hukum (APH) atau mengudurkan diri dan mengembalikan uang negara .

Namun sayang yang jadi pertanyaan kenapa BPD desa Panundaan tidak di undang padahal BPD lembaga desa yang formil padahal BPD yang melaporkan dugaan penyelewengan uang negara ,kalau saya ga di undang ga jadi masalah karena saya ada di tengah – tengah secara proposonal gimana menghadapi masalah ini .

Kami tidak mengintimidasi untuk Asep Makmun turun tapi pengakuan yang tulus ,saya sebagai putra daerah yang juga mantan Kepala Desa tidak ingin melihat desa Panundaan semrawut atau tidak jelas .

Harapan koreksi dari tingkat atas mulai dari BPD ,Kecamatan hingga tingkat kabupaten ketika melakukan monev tidak hanya laporan administrasi saja tapi hingga cek fisik di lapangan.

"Saya juga punya keinginan setiap calon Kepala Desa harus mendaftarkan harta kekayaannya jadi tidak timbul suudon seperti di pusat jangan yang tadinya tidak punya apa apa sekarang jadi kaya raya setelah jadi pejabat dengan memperkaya diri . “Saya berkeinginan Desa Panundaan maju dan martabat serta menjadi corong untuk kesejahteraan masyarakatnya ,” tegasnya 


Jurnalis.(Yun.s)
Editor: Ek

Tidak ada komentar