Breaking News

Adanya Polemik Terkait RUTILAHU, Cahyono Angkat Bicara

Singaparna I Kab.Tasikmalaya - Qjabar.com

Banyaknya bantuan atau program yang dikucurkan pemerintah daerah maupun pusat serta pihak kementrian terkait rumah layak huni untuk kesejahteraan masyarakat kurang mampu.seperti halnya yang sekarang menjadi polemik atau ramai diperbincangkan sekarang ini terkait bantuan atau program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). 

Dengan adanya polemik tersebut, Cahyono Rahman ,ST mantan kepala bidang (KABID) perumahan serta mantan tim teknis BSPS kabupaten tasikmalaya tahun 2019 itu menjelaskan kalau program Rumah Swadaya dari kementerian PUPR selalu mengacu pada PERMEN no.7 tentang bantuan stimulan swadaya dan selalu mengacu pada undang-undang kawasan perumahan dan permukiman. Jelasnya senin 13/01/2020. 

"dalam permen tersebut sudah dijelaskan tentang pasal rumah layak huni, dimana kriteria atau syarat utamanya ada 3 yaitu keselamatan bangunan (dimana di dalamnya terpenuhi struktur dan non struktur), kecukupan ruang (dimana para penghuni dapat bergerak bebas dengan ukuran 9 meter persegi), serta kesehatan bangunan (dimana unsur sirkulasi udara serta cahaya, pintu serta ada jamban" ungkap cahyono. 

Cahyono juga menambahkan kalau program RTLH dan BSPS aplikasinya atau ketentuan pelaksanaannya harus mengacu pada undang-undang perumahan tidak layak huni, jadi bantuan dari pemerintah provinsi ataupun dari pusat tetap harus mengikuti aturan tersebut jangan sampai keluar dari mayor item seperti besi, semen, batu bata, kayu untuk kusen, pintu, jendela serta genting. Sementara untuk keramik, asbes, atau grc merupakan negatif list atau dilarang dalam aturan kementerian pupr. Jadi kalau program BSPS atau RTLH dari pupr pasti akan mengacu kepada standarisasi serta aturan SNI. Imbuhnya. 

"Adapun yang sekarang menjadi polemik adalah program RS-RUTILAHU dari kemensos RI yang mana tidak mengacu kepada undang-undang pupr akan tetapi memiliki aturan serta juklak juknis sendiri yang mana saya juga tidak tahu seperti apa aturan mainnya. 

"Saya juga sangat menyayangkan dengan adanya pembangunan diluar jalur pupr tersebut karena dari kabar yang didapat kalau program RS-RUTILAHU tersebut menggunakan material B3 (Bahan Beracun Berbahaya) seperti GRC, dan asbes "

Cahyono juga berharap kalau pemerintah desa ataupun instansi yang mengucurkan program tersebut supaya mengacu kepada aturan atau undang-undang pupr supaya tidak berbenturan. 

"mungkin kepala daerah atau bupati melalui bappeda melakukan sinkronisasi program tersebut untuk mengintegritaskan semua skpd yang mengeluarkan program rumah tidak layak huni agar semua mengacu kepada undang-undang perumahan" 

Jurnalis.(Win-Mar)
Editor: Ek

Tidak ada komentar