Breaking News

Pembangunan Rehab dan RKB SD di Ciamis Banyak Tabrak Aturan Akibat Dampak Dari Kebijakan Dinas Yang Lemah

Kabupaten Ciamis - Qjabar.com

Kegiatan atau pembangunan beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan program pemerintahan pastinya tidak terlepas dengan aturan yang berlaku, seperti di negara kita adalah negara hukum, di atur oleh perundang-undangan yang di jadikan peraturan oleh pemerintah negara indonesia supaya taat dan patuh.
Belum lama ini yang terjadi di luanglingkup dinas pendidikan kabupaten ciamis mengenai program pemerintah  tentang rehab dan bangunan ruang kelas baru yang bersumber dari anggaran DAK 2019 terbagi beberapa titik di sekolah dasar ciamis yang sekarang ini pembangunannya sudah hampir selesai,walaupun anggarannya belum turun, saat pelaksanaan beberapa waktu lalu, tetapi justru ini, jadi polemik dan luar daripada aturan serta cacat hukum 
        
Pasalnya di salah satu sekolah SDN 3 Cikoneng ciamis terkait pembangunan rehab dan RKB tidak mengacu kepada aturan yang ada,seperti tidak ada papan informasi bahkan diduga tidak disertai SPK, dan anggaran pembangunan pun tumpang tindih.

Ade Nunu selaku kepala sekolah SDN 3 Cikoneng pada saat dikomfirmasi media Q jabar diruang kerjanya mengatakan, "bahwa mengenai pembangunan Rehab dan RKB sudah sesuai arahan, dari mulai konsultan juga Dinas pendidikan serta dinas inspektorat.

Masih kata Ade Nunu, "hasil dari pada arahan dinas pendidikan dan inspektorat terkait pembangunan ruang kelas baru(RKB) ''selama itu tidak menyalahi aturan boleh dilanjut dan asal jangan pakai uang sekolah atau dana bos'".katanya 

Lanjut Ade Nunu, "terkait dana anggaran yang belum turun, untuk membangunnya maka kami berempug bertiga bentuk panitia pembangunan sekolah(P2S) yaitu kepala sekolah,panitia dan komite.,"ucapnya

Juga untuk bahan matrial ada yang memberi kepercayaan dari toko matrial terdekat daerah sini, "tandasnya

Di tempat terpisah Kabid Endang Kuswana menerangkan, ''memang kami sebelumnya sudah menerima laporan dari beberapa media tentang pembangunan RKB yang dananya bersumber dari DAK, dan sampai sekarang pun uangnya belum turun, mudah mudahan tanggal 14-15 besok sudah turun masuk ke kasda, "katanya
       
"Kami sudah dikumpulkan di SD 1 cijeungjing untuk kesiapan pembangunan,dan kalau melihat waktu karena dari awalnya M'OU sembilan puluh hari, "tandas Endang Kuswana
Iapun menambahkan, "bagaimana kalau misal kita dibatalkan,ternyata semua pihak sekolah yang menerima goyang ketakutan batal, karena bagaimanapun itu  tetap selamanya akan menjadi data dari kemendikbud bahwa pembangunan RKB di ciamis sudah dilaksanakan, "ucapnya

Lanjut Endang, "selama empat tahun sekolah yang ada atau lima puluh enam sekolah akan selamanya terperangkap oleh RKB terus.
     
Endang pun mengarahkan, "bahwa bagi sekolah yang sanggup untuk melaksanakan pembangunan RKB dengan waktu yang tersisa dari awal M'Ou diharuskan supaya bikin surat pernyataan fakta integritas dan syaratnya pun berat yaitu harus ditambah volume pekerja dan jangan sampai melewati tahun.

"terkait dengan adanya pembangunan yang mendahului sebelum turun anggaran, untuk  dasar hukumnya kami sudah melakukan kordinasi dengan pihak inpektorat, ternyata itu diperbolehkan karena pekerjaan itu sipatnya swakelola.

Karena menurut inspektorat terkait pekerjaan RKB apalagi sipatnya swakelola itu didalam perpres atau permendikbud tidak ada spesipikasi yang menyalahi aturan seperti itu, "tandasnya.

Di tambahkan Tatang selaku kepala dinas pendidikan kabupaten ciamis saat dimintai tanggapan oleh media Q jabar diruang kerjanya terkait pembangunan RKB di sekolah dasar yang sekarang menjadi polemik menerangkan, "kalau soal bangunan RKB, setahu kami mestinya itu jangan sampai terjadi polemik karena itukan jauh sebelumnya mungkin sudah disosialisasikan oleh kadis serta kabid yang dulu, karena saya disini masih baru.. belum tahu betul, "Tutur Kadis
     
Adapun yang di sampaikan oleh rekan media ke kami, tentang bangunan RKB yang anggarannya belum cair serta tidak ada SPKnya tapi bangunan sudah ada yang beres, kalau menurut saya itu tidak mungkin membangun tanpa ada surat perintah kerja atau SPKnya, " tandas tatang
      
Iapun mengatakan, "kalau soal anggaran  belum cair tapi SPKnya sudah ada itu boleh pakai dana talang yang penting jangan pakai uang sekolah seperti dari bos, itu ga boleh, "katanya
        
Dan kalaupun ada seperti yang disampaikan oleh rekan rekan media, di lapangan terkait sekolah membangun RKB tanpa ada SPKnya itu berarti akan jadi bahan penemuan.

"Untuk sementara bersama kita tunggu hasil akhir laporan dan hasil monevnya pihak terkait, "pungkasnya.

Dari beberapa keterangan lembaga terkait untuk hal diatas tersebut,..sungguh sangat rancu dan diduga saling lempar mengenai aturan.

Padahal sudah jelas aturan dan juklak juknisnya mengenai progpem RKB serta DAK itu,dari mulai perpres,permendikbud dan permendagrinya. Sungguh sangat disayangkan sebagai system tersebut diatas, tidak punya ketegasan serta lemahnya didalam aturan.


Jurnalis.(Asdi)

Tidak ada komentar