Breaking News

Panitia Seleksi (Pansel) Open Bidding Kab. Tasikmalaya, Masih Rendah Dalam Pengetahuan Tentang Aturan

Kab. Tasikmalaya - Qjabar.com

Open bidding yang diselenggarakan di kabupaten Tasikmalaya seharusnya dijadikan momentun untuk melakukan reformasi birokrasi, jangan dicampur padukan dengan kepentingan politik karena akan merugikan kepentingan masyarakat. Sabtu 21/12/2019.

Dalam penyelenggaraan open bidding seharusnya dilaksanakan oleh PANSEL yg mengerti aturan dan taat aturan yg sesuai  undang undang Nomor 5 tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah dengan syarat syarat yg sudah ditentukan yaitu ada PERSYARATAN UMUM DAN ADA PERSYARATAN KHUSUS ini kerangka acuannya. 

Menurut Ketum Jawara , Rhamdan H, substansi dari OPEN BIDDING bukan untuk kepentingan kepala daerah tetapi untuk kepentingan masyarakat agar pejabat yg di tempatkan punya kemampuan untuk menjalankan roda organisasi demi kepentingan masyarakat. Ada beberapa poin yang saya kritisi dari PANSEL OPEN BIDDING, yg pertama dalam tahapan penjaringan PANSEL tidak memahami PERSYARATAN KHUSUS nomor 3 poin c. 

Pertama, Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yg akan di duduki secara kumulatif paling kurang selama 5 tahun, ini adalah kesalahan yang tidak bisa ditolerir dari PANSEL karena ada peserta yg tidak memenuhi persyaratan dari awal tapi bisa ikut seleksi. 

Kedua, adalah pengumuman hasil seleksi  yang sedia nya hrs diumumkan tanggal 25 Nopember baru diumumkan tanggal 11 Desember, itupun berdasrkan abjad tidak berdasarkan nilai yang diperoleh sehingga ada kesan ditutup tutupi kalau seperti itu kemungkinan seseorang yang sebetulnya tidak masuk 3 besar menjadi masuk.

Kami sebagai masyarakat sampai sekarang manunggu hasilnya yg sesuai dengan versi Undang Undang dan PERMENPAN dan REFORMASI BIROKRASI. "Ujarnya.

Kebenaran yang kami inginkan bukan pembenaran, dan harus dipahaminya namanya pengumuman itu harus di publis, berapa nilai peserta yg tertinggi sampai yg terendah rakyat harus tahu kan dalam aturan bahwa pengisian jabatan tinggi secara TERBUKA dan KOMPETITIF. 

Jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yg di rencanakan tanggal 27 November 2019 sampai saat ini belum dilaksanakan apa alasan mendasarnya? Hal ini sangat mengganggu pada kelancaran jalannya roda pemerintahan karena OPD tidak ada decision maker nya. 

Kesimpulan saya PANSEL OPEN BIDDING di KABUPATEN TASIKMALAYA adalah orang² yg rendah pengetahuan, akan hal tersebut tidak layak menjadi PANSEL.

2. KEPALA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tasikmalaya harus segera diganti.

3. BUPATI dalam menjatuhkan pilihan harus atas dasar hasil seleksi PANSEL yg benar bukan atas dasar like and dislike, karena semua pasti akan loyal kepada atasannya secara profesional, karena bila bupati menjatuhkan pilihannya atas dasar subyektifitas akan terjadi kegaduhan, rakyat akan menggugat. 

"Untuk itu JAWARA akan mengirimkan surat yg kedua kalinya dalam menyikapi Kesahan PANSEL OPEN BIDDING yg kurang pengetahuan ttg aturan² yg telah ditetapkan. Dan orang yg paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah KEPALA  BKPSDM sebagai penyelenggara open bidding. Pungkas Ketum Jawara.


Jurnalis.(Ek)

Tidak ada komentar