Breaking News

SMA Negeri 1 Ciawi Menggenjot Terus Dugaan Pungutan Kepada Semua Seluruh Siswa-Siswinya Dengan Dalih Komite

Kab Tasikmalaya - Qjabar.com

Pendididkan adalah merupakan suatu ilmu yang dapat mencerahkan untuk di masa depan dan setiap insan manusia seandainya tidak dapat memiliki ilmu pasti di dalam kehidupannya tidak akan sukses ataupun meraih impian yang di harapkan jadi dalam dasar kehidupan adalah pendididkan  baik Pendididkan Agama Maupun Pendididkan Secara Budaya Nasional yang seperti dari awal pendidikan contoh Sekolah Dasar sampai Sekolah Perguruan Tinggi jadi bangga ketika pendidikan yang capai sehingga kita semua bisa meraih impiannya.

Namung sebagai kendala untuk pendididkan itu adalah masalah biaya dan di karnakan sekolah semakin kedepan sudah jelas dalam hal pembiayaanya di pastikan mahal/harus banyak pengeluaran yang untuk ini dan itu keperluan buat sekolah dan seakan akan sekolah itu majunya dalam keperluan sarana dan prasarana itu bukanlah pemerintah yang untuk menjamin memajukan sekolah tersebut tapi hanyalah orang tua melalui anaknya / siswa siswinya sendiri

Jadi sudah jelas dalam katogeri tersebut sekolah itu bisa majunya hanya dengan orang tua wali murid segala bentuk apapun kebutuhan buat sekolah di bebankan kepada semua siswa siswinya dan bila mana tidak seperti itu jelas pendidikan tidak akan maju yang akhirnya pendidikan ketinggalan jaman di karnakan pemerintah monoton alias molor dalam segi bentuk kebutuhan kebutuhan buat pendidikan

Di salah satunya sekolah yang masih hobi dugaan memungut kepada orang tua wali murid adalah sekolah SMA Negeri 1 Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Prop. Jawa Barat dari sejak tahun 2015 _ 2019 itu sekolah tidak berhenti hentinya terus dan menerus memamfa,atkan anak didiknya yang mungkin sekolah itu terfavorit di Wilayah Utara Kabupaten Tasikmalaya.

1. Sebagai kebutuhan untuk sekolah yang di tahun 2019/2020 adanya pungutan dana sumbangan untuk pembebasan lahan dengan luas 190 bata dengan harga Rp. 5.000.000.00 ( Lima Juta Rupiah ) per bata untuk pembangunan GOR yang di bebankan kepada semua siswa siswi Kls X  432 siswa X Rp. 450.000.00 ( Empat Ratus Lima Puluh Ribu ) = Rp. 194.400.000.00 ( Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) dalam setiap tahunnya
2. Pembayaran WiFi per bulan di bebankan kepada semua siswa siswi Kls X Tahun Ajaran 2019 _ 2020 dengan sebesar Rp. 15.000.00 ( Lima Belas Ribu Rupiah ) X 432 siswa siswi = Rp. 8.640.000.00 ( Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) belum lagi Kls XI & XII sama pembayarannya seperti Kls X juga di karnakan pembayaran wifi tersebut di masukan melalui SPP setiap bulan
3. Pengerjaan Rehabilitas Ruang Kelas dengan biaya Rp. 200.000.000.00 ( Dua Ratus Juta Rupiah ) itu sumber dana komite sekolah tapi kalau kita kaji dana tersebut tidak mungkin sebagai komite mengeluarkan dana sebesar itu kalau selain itu dana diduga memungut kepada siswa siswi yang ada di sekolah tersebut dan jangankan untuk kebutuhan besar kebutuhan dana yang kecil apapun minta kepada semua siswa apa lagi kebutuhan dana yang sangat besar

Jadi sekolah SMA Negeri 1 Ciawi Kabupaten Tasikmalaya sangat sangat memalukan dengan apa apa semua kebutuhan sekolahnya hanya mengandalkan siswa siswanya dengan sebanyak keseluruhan di sekolah SMA Negeri 1 Ciawi Kabupaten Tasikmalaya itu 1296 siswa siswa itupun sekolah tersebut mulai meminta setiap kebutuhan sekolah dari mulai tahun ajaran 2015 _ 2016 sampai dengan sekarang 2019 _ 2020 gak habis habisnya kebutuhan dan kalau kita simpulkan dari 3 tahun kebelakang sampai mau menginjak ke 4 tahun sudah meraup uang yang sangat sangat meledak dengan miliaran dari hasil dugaan pungutan orang tua wali siswa siswi dan pula itu semuanya bermuara kepada komite sekolah seakan akan komite sekolah meminta dana tersebut kepada orang tua wali murid dan yang memamfa,atkannya sekolah sendiri jadi bantuan pemerintah itu sama sekali NOL besar dengan bukti dan kenyataan hasil sarana dan prasarana itu adalah dari orang tua wali siswa sma negeri 1 ciawi kabupaten Tasikmalaya

Padahal disana sudah jelas dalam aturan Perpres No 87 Th 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, Permendikbud No 60 Tahun 2011 Stop Pungutan Sekolah Dengan Alasan Apapun, Permendiknas Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendididkan dan juga Keputusan Gubernur Nomor 700 tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Satgas Saber Pungli Propinsi Jawa Barat itu sudah jelas bahwa sebagai Warga Negara Indonesia harus patuh dan ta,at kepada peraturan Pemerintah yang sudah di tetapkan.

Untuk kedepannya bila mana pemerintah mengeluarkan peraturan tentang di larangnya untuk pungutan khususnya bagi pendididkan itu sudah tidak berati lagi dan kadang kadang bisa membingungkan yang akhirnya jadi bahan omongan masyarakat yang sehingga bisa menjadikan dampak perselisihan mengenai hal aturan pemerintah yang molor sedangkan aturan komite yang menjadi raja alias berkuasa untuk meminta sewenang wenangnya kepada orang tua siswa siswi bila mana ada keperluan atau kebutuhan kebutuhan di sekolahnya yang sebagai andalannya adalah siswa siswi melalui orang tuanya.

Jurnalis.( A. Firmansyah )

Tidak ada komentar