Breaking News

Pemuda LIRA Ajak Ortu Siawa Awasi Dana BOS

Kab Subang - Qjabar.com

Pengawasan ketat harus dilakukan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah pusat. Langkah ini untuk mengantisipasi dana bantuan itu menjadi bancakan oknum pendidik.

Permintaan tersebut dilontarkan Ketua  Pemuda LSM LIRA Jabar Didit Sandra mengingat besarnya kucuran dana bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah pusat maupun Pemprov  Jawa Barat.

“Harus diawasi ketat karena dananya begitu besar. Dana BOS rawan diselewengkan. Kami mendengar penggunaan dana bantuan itu banyak yang bocor,” tegas Didit,Jum'at (13/09/2019).

Pemuda yang aktif membongkar kasus korupsi ini mengungkapkan adanya kebocoran terhadap dana BOS bisa saja terjadi.

“Dana BOS diberikan kepada sekolah untuk menunjang operasional pendidikan. Bagaimana pengawasannya. Apakah besaran dana BOS yang diberikan sesuai dengan apa yang digunakan?,” tanyanya.

Lebih lanjut Didit menjelaskan, dana bantuan operasional sekolah (BOS) berbeda dengan KIP Dana BOS tidak diberikan langsung ke siswa. Melainkan diberikan kepada sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar.

Besarannya pun masing-masing sekolah disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. “Uang yang diberikan ke siswa hanya program Indonesia pintar (PIP) melalui kartu indonesia pintar (KIP) ,” ungkapnya.

Kendati demikian Ia mengajak ortu siswa untuk turut mengawasi dana BOS tersebut. “Bila mengetahui ada penyimpangan, silakan langsung lapor ke Pos Peduli  Pendidikan Kab.Subang  pasti akan kita tindak lanjut dan jika ada temuan kita laporkan kepada pihak berwenang,” pungkasnya

Seperti beberapa hari yang lalu ortu siswa di Kecamatan Blanakan,Kabupaten Subang yakni diduga di sekolah SMP 3 Blanakan para siswa dibebani Rp. 175 ribu rupiah dengan membeli lembar kerja siswa (LKS) yang dirasakan ini cukup berat. “Sekarang di SMP 3 Blanakan berbeda kebijakannya dengan dulu pada saat jaman  saya sekolah. modal kami cuma uang jajan ke sekolah saja. Nggak ada beli apa-apa,” ucap seorang ortu siswa yang tidak mau dikorankan.

Dengan ada Aduan tersebut Pemuda LSM LIRA geram dan akan melaporkan tindakan dari oknum kepala sekolah / Kasek yang tidak tunduk pada aturan Permendiknas tahun Larangan penggunaan dan jual beli lembaran kerja siswa (LKS) yang tidak sesuai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 8 tahun 2016, tampaknya tidak berlaku di sejumlah sekolah di Kabupaten Subang Jawa Barat terlebih jual LKS termasuk tindakan pungutan liar dan mengacu pada peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan menegaskan, praktik jual beli lembar kerja siswa (LKS) yang dilakukan pihak sekolah dan biasanya bekerja sama dengan penerbit atau pihak ketiga lainnya merupakan pungutan liar. Pasalnya, jual beli LKS telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12 ayat 1.

Jurnalis.(Tim investigasi)

Tidak ada komentar