Breaking News

Ust Mimih: Para Kades Harus Menjalin Komunikasi Dengan Penegak Hukum

Kab Tasikmalaya - Qjabar.com

para kepala desa harus menjaga Marwah tentang fungsi dan kewajiban sebagai pimpinan didaerahnya masing-masing dan mungkin harus tepat mengalokasikan anggaran karena ini sebab sebagian skenario besar tentang pembangunan negara kedepannya.Sabtu 03/08/2019.

Yang paling penting ditekankan kepada para kepala desa acara ini, harus paham oleh semua pihak dari mulai kepala desa samapi  penegak hukumnya, sekarang ada gerakan semacam " melaporkan kepada desa" nah inikan harus benar jangan sampai pembanguna ini terhambat gara gara persoalan seperti itu.

Bahwasanya fungsi hukum ini harus jelas dimana titik letaknya yang profesional yang professional menyangkut masalah tentang keberadaan kepala desa dengan LPJnya.

Segala macam ini kan turunya dari insfiktorat selain adanya persoalan, adanya diinfiktorat ketika sudah menyatakan pelaporan sudah selesai diterima maka disitu sudah selesai persoalan-persoalan masalah hukum. Kesan hari ini pelaporan pelaporan diterima kasusnya diungkit-ungkit jadi ada konotasi seolah olah kepala desa ini tereksploitasi.

Tujuan mengadakan acara ini adalah supaya terjalin komunikasi yang benar antara Kepala  desa dengan pihak penegak hukum

Ketika ada kepala desa yang terjerat hukum, dalam hukum ada dua delik, aduan dan temuan, sekarang yang ngetren adalah aduan, sedangkan aduan itu tidak jelas, menurut etika hukum adalah setiap orang yang melaporkan harus dilihat dulu apa pailditasnya seperti apa benar atau tidak sehingga di hukum itu ada dua resiko ada dua konsekuensi yang melaporkan kalau seandainya itu benar ditindaklanjuti sebagai hukum aduan

Tapi kalau tidak benar yang melaporkannya tidak yang di-tindaklanjut berati HOAX kira kira seperti itu, ini harus seimbang kalau delik aduan.

Kalau delik temuan kita juga tidak ada problem terserah dan mungkin itu kelalaian kami kepada desa

Kalau aduan ini subjektif yang diolah mengeksplorasi subjektif diolah menjadi ranah hukum jadi masalah, makanya kita harus membangun komunikasinya kepala desa dengan penegak hukum

Sumber daya yang terbangun di kepala desa ini tidak seperti masuk perguruan tinggi di tes lalu IQ nya seperti apa, nggak ada kan bisa saja orang yang lagi nyangkul dipilih oleh masyarakat, artinya bahwa variasi butuh pemahaman tentang hukum dikepala desa tersebut."ungkapnya

Jurnalis.(Edwin)

Tidak ada komentar