Breaking News

PT PLN ( Persero) Bersama Kejari Tasikmalaya Kota Tandatangani MOU Kerjasama

Tasik Kota - Qjabar.com

Dalam rangka menjalin kerjasama terkait masalah hukum perdata dan Tata usaha negara antara PT PLN ( Persero) UP3 Tasikmalaya dengan Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Yang mana  penandatanganannya MoU dilaksanakan di Hotel Santika Tasikmalaya. Senin 11 Maret 2019

Kajari kota Tasikmalaya Selamat Simanjuntak SH MH menyampaikan, "apresiasi nya kepada pihak PLN UP3 Tasikmalaya yang bersedia bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Khusus dalam menyelesaikan persoalan hukum yang menyangkut hukum perdata dan tata Negara.

Kajari Kota Tasikmalaya memastikan dengan adanya kerjasama pihaknya akan siap membantu apabila ada persoalan hukum khusus terkait perkara perdata yang dialami pihak PLN.Termasuk dalam proses mediasi sebelum benar benar di bawa ke ranah hukum

Intinya kita siap bekerjasama dalam membantu persoalan hukum PLN dan pastinya untuk melahirkan sebuah keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Misal kalau ada tunggakan pelanggan, kita bisa bantu lakukan perlindungan dan pemulihan hak. Akan tetapi, selama masih bisa diselesaikan oleh pihak PLN maka silahkan saja. Tapi kalau ada gugatan hukum maka kami akan berikan bantuan hukum.

Saya berharap dengan jalinan kerjasama ini ,peran kejaksaan sebagai jaksa pengacara Negara kedepan benar benar bisa membantu terutama ketika ada persoalan hukum yang dihadapi PLN.Sehingga kekayaan dan keuangan Negara yang dititip melalui PLN ini  benar benar bisa dikelola dengan baik dan sehat. "Harapnya.

Sementara itu Agus Trisusanto selaku manager PLN UP3 Tasikmalaya dalam jalinan kerjasama ini menyampaikan ini adalah kelanjutan dari MoU yang sebelumnya karena MoU yang sebelumnya telah berakhir di tanggal 1 maret 2019 dan kita lanjutkan hari ini.

Tujuan utamanya seperti yang telah disampaikan oleh kajari tadi adanya pemahaman di internal kami juga bahwa ternyata di kejaksaan itu terdapat jaksa pengacara Negara yang siap membantu instansi instansi pemerintah dalam hal mengelola tata usaha negara dan juga permasalahan perdata.Dalam hal perdata ini kami dengan pelanggan kami. Jadi misalkan nanti ada pelanggan kami yang  menunggak listrik, secara perdata dia dengan PLN tapi jika ini tidak selesai kami mempunyai hak nuga untuk meminta bantuan kepada kejaksaan untuk membantu dalam permasalahan ini. "Jelas Agus Tri Susanto kepada Qjabar.

Jurnalis.(Dodi)

Tidak ada komentar