Breaking News

Melalui Disnaker Musrenbang Untuk Bahas Prioritas Dan Program Kegiatan 2020

Tasik Kota - Qjabar.com

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Sektor dinas tenaga kerja  (DISNAKER) menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dalam rangka penusynan di tahun 2019 Bertempat di meeting room hotel Harmoni Kota Taskmalaya dihadiri oleh Walikota Tasikmalaya H.Muhammad Yusuf, Kadisnaker Rahmat Mahmuda SE.MM, Camat. Senin 18 Februari 2019.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya Rahmat Mahmuda SE, MM,  dalam sambutanny mengatakan  tujuan diadakan Musrenbang ini untuk membahas prioritas program dan kegiatan tahun 2020, pembahasan hasil kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan dan menyusun dan menyempurnakan rencana kerja untuk tahun 2020.

"Peserta yang mengikuti kegiatan Musrenbang ada sekitar 100 orang yang terdiri dari unsur Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, unsur SKPD terkait, dan unsur Dinas Ketenagakerjaan, untuk narasumber yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Kepala Bidang Pembinaan hubungan industrial, biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan oleh APBD Kota Tasikmalaya,”ujarnya.
Ditempat yang sama Wakil Walikota Tasikmalaya Drs H.Muhammad  Yusuf menyampaikan, "perencanaan pembangunan di lingkup Dinas Tenaga Kerja agar dapat benar-benar menampung dan menyerap aspirasi dari stakeholder sampai tingkat Kecamatan. Kami berharap dengan kegiatan ini dapat menjadikan dasar Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun anggaran 2020 mendatang.

“Proyeksi APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk tahun 2020 berjumlah sekitar 2 Triliun lebih. Kalau tahun sebelumnya kita di angka 1.8 Triliun. Dalam Musrenbang ini buttom up dari bawah ke atas, nantinya akan kita selaraskan dengan Musrenbang tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.

Sehingga nanti hasil daripada tingkat sektoral yang digabung dengan hasil musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan juga menghasilkan program. Prioritas yang didanai dari APBD dalam bentuk RKPD nanti. Ini hanya baru rencana, mudah-mudahan rencana kita seperti itu bisa lebih atau bisa saja berkurang. Ini semua tergantung kemampuan keuangan dari Pemerintah Pusat termasuk juga kemampuan keuangan Provinsi Jawa Barat yang akan membantu dalam bentuk program kepada kita,” pungkasnya.

Jurnalis.(dan)

Tidak ada komentar