HM Yusuf: Kampung KB Sarana Yang Penting Untuk Pertahankan Kependudukan
Tasik Kota - Qjabar.com
Wawali Drs HM Yusuf menyikapi angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya menurun di angka 10 % dari tahun kemarin, penurunan kemiskinan di Tasikmalaya, sesuai penilaian BPS kemarin 2018, kita turun hampir 2,08% tinggal 12% kita terus menurunnya cukup tajam target kita satu tahun, "ungkap Wawali HM Yusuf setelah musyawarah, yang bertempat di Aula gedung Pawestri, Rabu 20 Februari 2019.
Tentang Kampung KB ini dan juga nanti berhitung tentang persoalan anggaran kita sekarang baru terbentuk beberapa Kampung KB nanti juga akan ditunjang oleh swadaya masyarakat seperti sekarang yang di RT 4 itu akan berpengaruh terhadap keberadaan Kampung KB, nanti ada taman anak Apalagi kita besok jadi kota layak anak ada penilaian tersendiri baik program nasional, "katanya.
Masih kata HM Yusuf, "masyarakat dalam kegiatan Kampung KB itu kan hanya sarana yang penting mereka bisa mempertahankan untuk menjaga pertumbuhan penduduk ini kita sudah turun ya sudah bagus di Angka berapa persen turun 12 persennya, 0,20 jadi supaya kita jangan terus bikin anak banyak supaya kedepannya jangan sampai banyak pengangguran, "ucapnya.
"makanya ditekan tugas itu ada di dinas, bagaimana dengan para plkb ini bergerak di masyarakat untuk mengurangi jumlah anak yang sudah disepakati.
Di tempat yang sama Hj Nunung Kartini selaku Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PPPA menambahkan, "secara struktural diperintahkan dari pemerintah pusat Provinsi dan tingkat kabupaten kota melalui berbagai program kegiatan yang dilaksanakan di antaranya terus memberikan pelayanan Kemudian kami memberikan fasilitas, untuk alat kontrasepsi yang diberikan dari pemerintah pusat, "katanya.
Surat di tunjukan untuk Puskesmas berikut bidan, bidan praktek yang melayani program Keluarga Berencana itu masih di support dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi hanya fungsinya menggerakkan masyarakat untuk mendorong bahwa punya anak harus 2 kemudian memberikan fasilitas pelayanan KB terdekat ke Puskesmas yang dekat dengan rumah kita, "kata Dia.
Lanjut Hj Nunung, "Arahkan ke sana karena fungsi dari kantor pengendaluan penduduk itu dengan memiliki tenaga plkb di lapangan itu fungsinya penggerakan didominasi masyarakat itu akseptor KB nya, disuntik jadi kita terus-terusan Memberikan motivasi kepada masyarakat supaya alih fungsi dari Tarakan kalau lupa telat 2 hari atau Seminggu, "katanya.
"Jadi itu akan resiko untuk hamil lagi jadi harus diarahkan ke kontrasepsi memakai seperti ID implan itu yang sudah dijamin apa ketangguhannya dalam program Keluarga Berencana untuk menjarangkan kelahiran nasional yang meskipun pada saat ini di Kota Tasikmalaya. "Pungkasnya.
Jurnalis.(EK)
Wawali Drs HM Yusuf menyikapi angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya menurun di angka 10 % dari tahun kemarin, penurunan kemiskinan di Tasikmalaya, sesuai penilaian BPS kemarin 2018, kita turun hampir 2,08% tinggal 12% kita terus menurunnya cukup tajam target kita satu tahun, "ungkap Wawali HM Yusuf setelah musyawarah, yang bertempat di Aula gedung Pawestri, Rabu 20 Februari 2019.
Tentang Kampung KB ini dan juga nanti berhitung tentang persoalan anggaran kita sekarang baru terbentuk beberapa Kampung KB nanti juga akan ditunjang oleh swadaya masyarakat seperti sekarang yang di RT 4 itu akan berpengaruh terhadap keberadaan Kampung KB, nanti ada taman anak Apalagi kita besok jadi kota layak anak ada penilaian tersendiri baik program nasional, "katanya.
Masih kata HM Yusuf, "masyarakat dalam kegiatan Kampung KB itu kan hanya sarana yang penting mereka bisa mempertahankan untuk menjaga pertumbuhan penduduk ini kita sudah turun ya sudah bagus di Angka berapa persen turun 12 persennya, 0,20 jadi supaya kita jangan terus bikin anak banyak supaya kedepannya jangan sampai banyak pengangguran, "ucapnya.
"makanya ditekan tugas itu ada di dinas, bagaimana dengan para plkb ini bergerak di masyarakat untuk mengurangi jumlah anak yang sudah disepakati.
Di tempat yang sama Hj Nunung Kartini selaku Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PPPA menambahkan, "secara struktural diperintahkan dari pemerintah pusat Provinsi dan tingkat kabupaten kota melalui berbagai program kegiatan yang dilaksanakan di antaranya terus memberikan pelayanan Kemudian kami memberikan fasilitas, untuk alat kontrasepsi yang diberikan dari pemerintah pusat, "katanya.
Surat di tunjukan untuk Puskesmas berikut bidan, bidan praktek yang melayani program Keluarga Berencana itu masih di support dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi hanya fungsinya menggerakkan masyarakat untuk mendorong bahwa punya anak harus 2 kemudian memberikan fasilitas pelayanan KB terdekat ke Puskesmas yang dekat dengan rumah kita, "kata Dia.
Lanjut Hj Nunung, "Arahkan ke sana karena fungsi dari kantor pengendaluan penduduk itu dengan memiliki tenaga plkb di lapangan itu fungsinya penggerakan didominasi masyarakat itu akseptor KB nya, disuntik jadi kita terus-terusan Memberikan motivasi kepada masyarakat supaya alih fungsi dari Tarakan kalau lupa telat 2 hari atau Seminggu, "katanya.
"Jadi itu akan resiko untuk hamil lagi jadi harus diarahkan ke kontrasepsi memakai seperti ID implan itu yang sudah dijamin apa ketangguhannya dalam program Keluarga Berencana untuk menjarangkan kelahiran nasional yang meskipun pada saat ini di Kota Tasikmalaya. "Pungkasnya.
Jurnalis.(EK)
Tidak ada komentar