Breaking News

Apdesi Dan Forum Bumdes Diduga "Arahkan Pengusaha" Pada BPNT Tasikmalaya

Kab Tasikmalaya - Qjabar.com

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) dari kementrian Sosial tahun 2018. Perluasan implementasi BPNT akan di lakukan secara bertahap dan di tetapkan dengan SK Dirjen PFM Kemensos. Besaran manfaat bantuan sosial pangan yang melalui Pagu alokasi program bansos pangan. Pagu penerima bansos pangan nasional ditetapkan melalui keputusan menteri sosial No:4/HUK/2018, tanggal 02 Januari 2018.

Pemprop dan Pemkab/pemkot dapat menganggarkan pada APBD belanja bansos untuk menambah pagu penerima bansos pangan bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam daftar KPM, sesuai dengan kemampuan daerah, sesuai memperioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali di tentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangan.

Dengan mekanisme bansos pangan dengan APBD dilakukan mengacu pada mekanisme penyaluran program nasional, melalui kelembagaan program bantuan sosial pangan. Dalam rangka pelaksanaan di bentuk tim koordinasi baik tingkat pusat provinsi kabupaten/kota juga kecamatan dan Desa masing masing bertanggung jawab dalam pelaksanaan program diwilayahnya.

Tetapi lain halnya yang terjadi di Tasikmalaya, terutama diwilayah Sodong ada indikasi dugaan, yang jadi azas pemanfaatan bagi salasatu oknum pengusaha, yang akan memasok barang untuk BPNT, dengan mengatas namakan forum Bumdes. Padahal agen Brilink yang sudah jelas MOU sekecamatan Sodong, yang sudah Formal perusahaan yang legal, apalagi Agen Brilink yang sedang proses pencairan program BPNT.

Hal ini, pihak Apdesi Kabupaten Tasikmalaya disinyalir dugaan telah mengarahkan kepada pengusaha untuk memasok barang tanpa melalui mekanisme atau MOU dengan Agen Brilink, jadi ada indikasi pihaknya mengarahkan Suplayer beras dengan dalih melibatkan pengusaha lokal, sedangkan didalam Pedoman Umum ditidak bolehkan dengan mengiring Suplayer sama dengan melanggar hukum/Pidana.

Saat mau kompirmasi oleh pihak Qjabar.  Salasatu Apdesi Sodong untuk di pinta keterangan melalui telepon seluler pribadinya 08231866XXXX. Tiga kali di telpon oleh pihak Qjabar, beliau tidak mengangkat. Jadi pihak kami masih menunggu klarivikasi, dan pihak kami akan terus memantau tentang adanya dugaan, terkait Suplayer yang mengaku dari Forum Bumdes.

Tetapi Apdesi Sodong menyampaikan Via Whats App, "Kami sebagai Kpl Desa tidak ikut campur masalah penyaluran BPNT, apalagi kerja sama dengan Suplayer, itu bukan ranah kami , "tutur Dia kepada Qjabar. "Harapannya kami sebagai Kpl Desa bantuan tersebut supaya segera disalurkan kepada masyarakat ,juga untuk pihak dinsos supaya bisa segera merobah data yang tidak tepat sasaran, "harapnya.

Sementara Ketua Apdesi Tasikmalaya Panji Saat dikompirmasi dipinta keterangan Via Telepon Seluller sedang sibuk terus, pihak kami masih menunggu kompirmasi dari Apdesi Tasikmalaya, "Singkatnya.


Jurnalis.(EK)

2 komentar:

  1. Para kepala desa mau ikut bisnis atau mau jatah? Para pendamping senang dan berusaha melaksanakan tugas sebaik mungkin. Namun akhir-akhir ini sangat merasa tidak nyaman bekerja terkait tekanan apdesi dan Bumdes yang secara terangan dan masif mengharuskan KPM di setop pencairannya. Juga suplayer beras telor harus melalui Bumdes kabupaten yang kemudian ke Bumdes desa.

    BalasHapus
  2. Lebih baik ikut alur yg sudah jelas jgn dibikin ribet

    BalasHapus